Rakor Monitoring dan Evaluasi DAK TA 2024, Ini Harapan Pemprov Papua Tengah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemprov Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dengan tahun anggaran 2024 bersama seluruh Dinas Pekerjaan Umum, dan Rakyat (PUPR) di Papua Tengah.

Rakor yang dilaksanakan di Hotel Adamant Nabire ini melibatkan berbagai pihak, yakni, Kementerian PUPR, Pusat fasilitas infrastruktur daerah (PFID), Bappenas, lalu kepala balai pelaksanaan jalan nasional Jayapura dan Wamena, Kepala PUPR Papua Tengah, serta seluruh peserta rapat koordinasi monitoring dan evaluasi DAK bidang jalan.

Baca juga: Harapan Anwar Harun Damanik di HUT Ke-79 TNI: Jadi Spirit Pemerintah Menuju Papua Tengah Sejahtera

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di Papua Tengah.

"Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Menteri PUPR RI, nomor 17/SE/M/2023," kata Ukkas, Selasa, (8/10/2024).

Sementara, pelaksanaan Rakor ini bertujuan untuk, meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan DAK Fisik, khususnya dibidang jalan.

"Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK, dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang telah ditetapkan," katanya.

Selain itu Ukkas meminta, para peserta, khususnya dari Dinas PUPR provinsi dan kabupaten, diharapkan untuk selalu menjaga koordinasi, dan kolaborasi, terutama dalam rangka monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini di lapangan.

Kemudian, dengan adanya evaluasi, langsung dari Kementerian, kita semua bisa memastikan bahwa, setiap program yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai target, serta dampak nyata, bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

"Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan, dan arahan, dari para narasumber kepada Dinas PUPR, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten, agar kegiatan ini ke depan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Baca juga: Wajib Tau, Ini Sejumlah Lokasi yang Dilarang KPU Papua Tengah untuk Pemasangan APK Pilkada

Ukkas juga bilang, Papua Tengah dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun fondasi infrastruktur yang kuat.

"Tetapi saya yakin, melalui rapat ini, kita semakin memahami, kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan, dan jembatan yang menjadi akses vital di wilayah kita, sehingga dapat menunjang mobilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Tengah," pungkasnya. (*)