Dua Wakil Menteri Diutus Tangani Papua dan Pilkada, Berikut Tugas Berat Ribka Haluk dan Bima Arya

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dua Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) segera ditugaskan khusus untuk untuk mengurusi masalah Papua, serta masalah kependudukan dan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Ribka Haluk untuk mengurusi masalah Papua.

Sementara, Bima Arya Sugiarto diminta mengurusi masalah kependudukan dan pilkada.

Tito menyampaikan hal ini usai acara penyambutan dua wakil menteri (wamen) di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa, (22/10/2024). 

Tito sangat bersyukur dengan kehadiran Ribka dan Bima karena saat ini banyak pejabat di Kemendagri ditugaskan menjadi penjabat kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

Dengan tambahan dua wamen yang berlatar belakang akademisi, intelektual, mengerti tentang politik dan demokrasi, ia berharap kinerjanya sebagai Mendagri bisa semakin dimudahkan.

Latar belakang Bima Arya yang menjadi Wali Kota Bogor selama sepuluh tahun, intelektual, mengerti tentang politik dan demokrasi diharapkan bisa membantunya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Baca juga: Lahan untuk Istana Presiden di Papua Disiapkan, Abisai-Rustan Dorong Muara Tami Jadi Kota Modern

Sebab, saat ini Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi sedang ditugaskan menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, di saat yang bersamaan sedang ada program besar, yaitu penataan pemerintahan berbasis daring (e-goverment) yang memerlukan pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi (TI).

”Saya sudah sampaikan anggaran, tinggal beliau melakukan eksekusi dan koordinasi dengan Kemenpan dan RB, Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memberikan dukungan maksimal untuk sistem yang diinginkan Pak Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Tito.

Berbasis elektronik

Menurut Tito, salah satu program besar yang digenjot oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden adalah adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keberlanjutan pembangunan sistem ini sudah disetujui oleh Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto.

Karena jantung dari pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik itu memakai nomor induk kependudukan (NIK), infrastruktur kependudukan dan pencatatan sipil di Kemendagri pun harus dibangun lebih kuat.

Selain itu, Bima juga ditugaskan untuk mengoordinasikan masalah di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.