Dua Wakil Menteri Diutus Tangani Papua dan Pilkada, Berikut Tugas Berat Ribka Haluk dan Bima Arya

Terakhir, Kemendagri juga akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi, dan ketahanan pangan.

Walaupun beban tugas itu tidak sepenuhnya di Kemendagri, hal tersebut masih sangat terkait dengan pemerintah daerah sebagai pembina, pengawas, dan koordinator yang paralel dengan kementerian teknis seperti Kementerian Pangan.

Pembinaan dan pengawasan

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman berpandangan, kehadiran dua wakil menteri diharapkan lebih berdampak pada fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah.

Sebab, selama ini peran kemendagri sebenarnya adalah pembina dan pengawas umum pemerintahan daerah baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ia juga berharap kinerja kemendagri dalam bidang kependudukan, pilkada, dan isu Papua akan lebih fokus, efektif, dan efisien pasca kedua wakil menteri itu ditugaskan di kementerian tersebut.

Efektivitas kinerja kedua wamen bisa diukur dari pembinaan dan pengawasan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran.

Baca juga: PROFIL Ribka Haluk, Perempuan Papua yang Diangkat Prabowo Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri

”Pembinaan dan pengawasan pilkda yang tinggal sebulan lagi diharapkan juga efektif sehingga pilkada bisa berjalan lebih jujur, adil, dan benar-benar terealisasi dengan baik terutama peran penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, maupun netralitas aparatur sipil negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan penunjukan Bima Arya, ia juga berharap bahwa nantinya seluruh kebijakan daerah bisa benar-benar sesuai dengan konteks kebutuhan pemerintah daerah.

Sebab, selama ini, pemda sering kali mengeluh soal kebijakan pusat yang kerap tidak sesuai dengan konteks daerah setempat.

Kehadiran Bima Arya diharapkan memberikan dampak bahwa kebijakan daerah diambil sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pengalaman Bima Arya sebagai kepala daerah diharapkan membantu mewujudkan harapan tersebut.

Apalagi, saat ini sudah ada wacana bahwa revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah akan dilaksanakan.

Aspirasi pemda harus benar-benar didengarkan dan diserap dalam kebijakan tersebut. (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan berlangganan.