Bupati Nabire Perintahkan Kepala Dinas Tarik Petugas Tua dari Kawasan Pelosok dan Kirim yang Muda

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Bupati Nabire, Provinsi Papua Tengah, Mesak Magai begitu serius memperhatikan pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah ini.

Atas keseriusan itu, dia pun kembali menyoroti pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah pelosok terjauh kabupaten ini, seperti Wapoga dan Teluk Umar.

Baca juga: Cerminan Pelayanan Publik, Mesak Magai Awali Tahun Baru dengan Imbauan Jaga Kebersihan Kantor

Mesak mengatakan, pelayanan masyarakat di distrik-distrik terjauh sangatlah minim sebab kepala-kepala distrik dan staf juga sangat malas ke kantor atau berada di tempat tugas.

Kondisi ini juga terjadi pada petugas medis dan tenaga guru, sehingga masyarakat selalu mengeluh terkait minimnya pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Oleh sebab itu Mesak meminta kepala BKPSDM, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan, melakukan pendataan ulang seluruh guru dan tenaga medis yang ada.

Baca juga: DP3AKB Kota Jayapura Ajak Masyarakat Perangi Praktik Kekerasan Terhadap Anak

"Yang sudah tua, kasi pindah saja ke kota agar persiapan masa tua, dan pegawai yang muda, maupun P3K, kasi kembali tugaskan ke daerah pelosok, agar mereka mengabdi di sana," kata Mesak, dalam apel pagi bersama ASN Pemkab Nabire, Senin, (6/1/2024).

Ia mengakui pelayanan pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil Nabire, masih sangat memprihatinkan dan perlu dibenahi sistemnya sehingga lebih baik.

Mesak meminta setiap kepala sekolah dan kepala puskesmas melaporkan jumlah tenaga yang dimiliki, termasuk kebutuhan.

Baca juga: SKCK Online: Solusi Praktis dan Bebas Pungli di Kota Jayapura

Dalam penempatan, terkadang pegawai K2 memilih tempat tugas atau pilih-pilih dan bupati mengharapkan tidak lagi demikian. Salah satu cara yang dilakukan bupati untuk meminimalisir kejadian itu adalah meniadakan tanda tangan elektronik dalam surat penempatan.

"Biar saya yang tanda tangan langsung saja, supaya jangan baku atur untuk penempatan semaunya," ujarnya.

Sebagai aparatur sipil negara menurut bupati, harus bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, termasuk daerah terluar di kabupaten ini.

Baca juga: Apel Perdana 2025: Pj Wali Kota Jayapura Tekankan Transformasi Birokrasi

"Mari kita tingkatkan pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik lagi," pungkasnya. (*)