Mahasiswa Lakukan Demonstrasi, Bangunkan Pemkab Pegubin Yang Mati Suri Terhadap Situasi Oksob

Laporan Wartawan Tribun Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Pegunungan Bintang (IMPETANG) bersama beberapa organisasi kepemudaan (OKP) dan masyarakat setempat menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Pegunungan Bintang pada Kamis (6/2/2025). 

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Distrik Oksop, Pegunungan Bintang, akibat operasi militer yang berlangsung sejak awal Desember 2024.

Baca juga: Polisi Tangkap Satu Pelaku Penembakan Yan Cristian Warinussy di Manokwari, Lima Lainnya Buron

Koordinator Umum IMPETANG, Binius Kakiarmabin, menyatakan, aksi ini bertujuan untuk menuntut keadilan dan perhatian dari pemerintah terhadap penderitaan masyarakat yang hingga kini masih mengungsi. "Hari ini kami turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan atas situasi yang 

terjadi di Distrik Oksop. Sejak 4 Desember 2024, operasi militer dilakukan di wilayah itu dan dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Warga terpaksa mengungsi ke hutan dan meninggalkan kampung halaman mereka, bahkan saat momen perayaan Natal. Ini menjadi alasan utama kami menggelar aksi demonstrasi," ujar Binius melalui siaran pers yang diterima di Jayapura, Jumat, (7/2/2025).

Baca juga: KPU Tetapkan Yoseph Gebze-Fauzun Nihayah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merauke

Binius menjelaska, hingga saat ini masyarakat di Distrik Oksop masih berada dalam kondisi sulit. Dari lima kampung yang ada di distrik tersebut, dua kampung kini ditempati aparat militer, sementara Kampung Mimim mengalami kehancuran total.

"Kampung Mimim sudah tidak bisa dihuni lagi. Seluruh rumah warga telah dirusak dan dibakar habis. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih bertahan di hutan, sementara sebagian lainnya mengungsi ke ibu kota kabupaten untuk mencari perlindungan," jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan karena masyarakat yang mengungsi tidak mendapatkan perhatian dan bantuan yang cukup dari pemerintah. Mereka menghadapi berbagai kesulitan, termasuk kurangnya makanan, obat-obatan dan tempat tinggal yang layak.

Baca juga: KPU Tetapkan Yoseph Gebze-Fauzun Nihayah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Merauke

"Sudah dua bulan lebih masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Tidak ada langkah nyata dari pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menangani situasi ini. Kami tidak melihat adanya upaya serius untuk membantu para pengungsi kembali ke kampung halaman mereka," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua IMPPETANG Juroanys Uropmabin mengatakan pihaknya telah mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah dan DPRD. Salah satunya adalah meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan operasi militer dan memulihkan kondisi keamanan di Distrik Oksop.

Baca juga: RICUH di Puncak Jaya, Kapolda Papua Tengah Jumpai Forkopimda dan Perwakilan Massa Pendukung Paslon 

"Kami mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar segera membahas permasalahan ini dalam rapat resmi dan mencari solusi terbaik. Kami ingin pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat bisa kembali ke rumah mereka dengan aman dan mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara," tegasnya 

Selain itu, mereka meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam menangani dampak sosial dari konflik yang terjadi, termasuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang masih mengungsi.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Sarmi, Pasangan Dominggus Catue-Jumriati Siap Dilantik

"Tidak hanya soal keamanan, tetapi juga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak warga yang kini hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah tidak boleh diam melihat situasi ini," katanya.

Aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut telah diterima oleh DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang. Pihak DPRD menyatakan akan membawa aspirasi ini ke dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar segera ada tindakan yang diambil.

Baca juga: TERKINI: Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau Ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya

"Kami berharap janji DPRD ini benar-benar direalisasikan. Jangan hanya sekadar menerima aspirasi, tetapi harus ada langkah nyata yang bisa mengembalikan keadaan seperti sediakala," katanya.