Anggota MRP Pegunungan Bimtek di Jakarta Untuk Memperkuat Tupoksi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAKARTA - Majelis Rakyat Papua Pegunungan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (7/5).

Melalui pers rilisnya, yang diterima Tribun-Papua.com, kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas kerja MRP Pegunungan sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai Otonomi Khusus (Otsus).

Baca juga: Polda Papua Minta Dana Pengamanan PSU Sebesar Rp22 Miliar

Bimtek yang berlangsung hangat dan interaktif ini dihadiri langsung oleh Ketua MRP-PP, Agus Nikilik Hubi, didampingi Wakil Ketua I Penetina Kogoya, Wakil Ketua II Benny Mawel, serta seluruh anggota dan staf sekretariat MRP Pegunungan.

“Bimtek ini penting bagi kami untuk memperdalam pemahaman terhadap regulasi Otsus-baik UU, PP, Perdasus, hingga Pergub. Kami ingin MRP-PP dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal serta menjalin sinergi kuat dengan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Ketua MRP-PP, Agus Nikilik Hubi usai kegiatan hari pertama.

Baca juga: Korban Banjir Bandang di Wamena Masih Membutuhkan Bantuan Mendesak

Lebih dari sekadar pelatihan, Bimtek ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi pusat-daerah dalam implementasi kebijakan Otsus. 

Para peserta mendapatkan pemaparan langsung dari Kasubdit Otsus Wilayah II Kemendagri, Maurits Valentino, yang menekankan pentingnya peran MRP dalam mengawal keberhasilan UU Otsus No. 21 Tahun 2001 dan perubahan keduanya, UU No. 2 Tahun 2021.

Baca juga: Diskominfo Sarmi Janji Berikan Kendaraan Untuk Staf Berprestasi

“MRP adalah elemen penting dalam pelaksanaan Otsus. Kami berharap dari kegiatan ini, sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat demi perlindungan dan kesejahteraan OAP yang lebih nyata,” tegas Maurits.

Melalui Bimtek ini, MRP Papua Pegunungan diharapkan tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan hak-hak OAP di tingkat daerah maupun nasional.(*)