DPR Papua Pegunungan Soroti Proyek Bermasalah: Lapangan Futsal di Hutan dan Proyek Fiktif

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Panitia Khusus (Pansus) DPR Papua Pegunungan menggelar kunjungan kerja untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. 

Dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Yosia Busup, S.Sos, dan Wakil Ketua Kamilus Logo, S.IP, tim Pansus mengunjungi sejumlah proyek yang menjadi temuan BPK, yang dinilai bermasalah baik dari sisi fisik maupun administrasi.

Baca juga: DPRP Papua Tengah Sambut Operasional Boeng Batik Air di Nabire

Dalam kunjungan ke kawasan Megapura di Kabupaten Jayawijaya, Pansus meninjau langsung lokasi pembangunan Kampus Universitas Balim Papua (Uniba)  tanpa tanda-tanda adanya pekerjaan konstruksi, meskipun kontraktor proyek sudah menerima uang muka dengan rencana angaran diperkirakan sekitar Rp13 miliar.

“Tidak ada timbunan, tidak ada aktivitas pembangunan. Ini sangat kami sesalkan. Kampus ini seharusnya mencetak SDM unggul Papua, tapi malah tak disentuh sama sekali, pihak ketiga tidak punya hati sekali soal ini," ujar Kamilus.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Agats-Merauke Terbaru Juli 2025, Ada KM Tatamailau dan KM Leuser

Pansus juga menyayangkan sikap kontraktor yang enggan memberikan salinan kontrak kerja kepada tim, dengan berbagai alasan.“Kami sudah minta data kontrak, tapi tak kunjung diberikan. Ini aneh dan sangat mencurigakan,” tambahnya.

Lapangan Futsal di Tengah Hutan

Lokasi kedua yang dikunjungi adalah lapangan futsal di tepi Kali Ueema, Fasilitas olahraga ini dibangun di tengah hutan tak ada penghuni tanpa perencanaan matang. Ironisnya, meski pembangunannya menghabiskan dana lebih dari Rp8 miliar, lapangan tersebut kini dalam kondisi rusak.

Baca juga: GBH Wamena Peringati HUT Melalui Bakti Sosial ke Rumah Ibadah dan Panti Asuhan

“Pagarnya sudah patah, lantainya mengelupas, tidak ada lampu sorot, bahkan tribun penonton pun tak ada. Dibangun lalu dibiarkan begitu saja. Mubazir!” tegas Logo.

Lapangan Voli Rp4 miliar, kualitas dipertanyakan

Perjalanan dilanjutkan ke Distrik Napua, lokasi proyek lapangan bola voli senilai lebih dari Rp4 miliar. Kondisinya pun tak kalah memprihatinkan. Lantai lapangan mengelupas, dan tiang voli hanya menggunakan kayu kecil yang dilapisi tipis, jauh dari standar konstruksi olahraga.

Baca juga: Polda Papua Siap Dukung TRC BPBD Untuk Melayani Korban Bencana

“Kontraktornya sama, hanya beda nama perusahaan. Kami curiga ini hanya modus menghindari temuan. Kualitas pekerjaannya sangat buruk,” terang Kamilus.

Jalan Papua Rusak, Pekerjaan Asal Jadi

Sementara itu, temuan lain juga muncul pada proyek peningkatan Jalan Papua. Tim Pansus menilai pekerjaan bahu jalan dilakukan secara asal-asalan dan tidak merata. Bahkan sejumlah ruas jalan tidak dengan kualitas baik, tak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya diterapkan.

Baca juga: 4 Zodiak yang Dikenal Sabar, Cancer Tetap Tenang Meski Alami Gejolak Emosi

Pansus Minta Kontraktor Kembalikan Dana dan Diblacklist

Pansus menyatakan kecewa terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang tidak bertanggung jawab. 

Ia juga menyoroti bahwa dua proyek besar (lapangan futsal dan lapangan voli) mestinya dikerjakan oleh sekretariat daerah, bukan dinas teknis seperti dinas pemuda dan olahraga, yang seharusnya lebih memahami kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga.

Baca juga: Ramalan Cuaca Jayapura Besok, Kamis 17 Juli 2025: Hujan Ringan di Malam Hari

Untuk itu, Pansus menyarankan agar pembangunan fasilitas olahraga ke depan dilakukan secara terpusat melalui sport center agar lebih terintegrasi dan tidak mubazir. “Jangan bangun lapangan di hutan-hutan dan tak berpenduduk. Itu bukan solusi, tapi pemborosan!” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Jayapura Tertibkan Parkir Liar dari Jalan Hawai hingga Doyo Lama

Ancaman Blacklist dan Harapan WTP

Pansus DPR Papua Pegunungan memberi waktu 60 hari kepada pihak ketiga untuk mengembalikan temuan berdasarkan rekomendasi BPK. Jika tidak, mereka akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan tersebut masuk daftar hitam (blacklist).

“Kami ingin ke depan, Papua Pegunungan bisa meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), bukan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kami apresiasi komitmen Gubernur untuk membenahi ini, dan kami akan terus dorong,” tutup Kamilus Logo.(*)