DPRP Papua Pegunungan Segera Evaluasi Perjalanan Anggaran Pemprov

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan sedang menanti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk kemudian dibahas dalam rapat bersama.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diserahkan secara resmi di Gedung Aitosa pada Selasa, 17 Juni 2025 lalu.

Baca juga: KKB Tembaki Bandara Aminggaru di Ilaga, Penumpang Pesawat Panik dan Lari Berhamburan

“Kami sudah terima LHP tahun 2024 dari BPK. Selanjutnya, laporan ini akan kami pelajari dan bahas secara internal bersama Komisi III DPR,” jelas Elopere di Wamena, Kamis, (19/6/2025).

Penyerahan laporan ini difasilitasi oleh Inspektorat bersama BPK RI dan melibatkan seluruh anggota DPR Papua Pegunungan. Fokus pembahasan yang akan dilakukan, mencakup evaluasi pelaksanaan anggaran daerah, termasuk program-program yang berjalan maupun yang belum terealisasi.

Baca juga: NPCI Papua Gelar Seleksi Atlet Disabilitas Bertajuk Mendobrak Batas Menuju Paralimpiade

“Kami akan mengecek bagian-bagian mana saja yang berjalan dan yang tidak berjalan, untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut dalam sidang DPR,” ujarnya.

Namun, hingga saat ini DPR masih menunggu penyerahan LKPJ dari pihak eksekutif. Elopere menegaskan bahwa pihak legislatif belum menerima laporan keuangan secara lengkap dari pemerintah provinsi.

Baca juga: Komunitas Masyarakat Yali dan Mek Desak NasDem Tetapkan Yafet Saram sebagai Ketua DPRD Yahukimo

“Kami belum terima LKPJ dari Pemprov. Setelah itu diserahkan, kami akan telaah dan bedah secara menyeluruh untuk melihat bagaimana perjalanan anggaran selama ini,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Elopere mengaku banyak menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja pemerintah daerah. Namun DPRP tidak serta merta langsung menelan informasi itu tanpa bukti.

Baca juga: BPS Papua Pegunungan Sebut Pergerakan Ekonomi di Jayawijaya Melambat, Begini Akibatnya

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan cerita. Harus ada data dan laporan yang jelas dari pemerintah. Dari situ baru kami bisa bahas dalam sidang,” ujarnya.

DPR Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. 

Baca juga: Letusan Senjata di Bandara Ilaga Kabupaten Puncak, KKB Papua Tebar Teror

Elopere menekankan bahwa semua bentuk kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Fungsi pengawasan DPR tetap kami jalankan. Tapi setiap kebijakan yang diambil eksekutif akan kami bahas bersama berdasarkan laporan resmi yang disampaikan kepada kami,” pungkasnya.(*)