Ancam Demo, Mahasiswa Nduga Tuntut Pemprov Buka Akses ke Mebrok

Ringkasan Berita:Mahasiswa dan warga Nduga mengancam demo besar di Kantor Gubernur/DPR Papua Pegunungan. Mereka menuntut pemerintah segera membuka akses ke lokasi bencana di Distrik Mebrok untuk mengevakuasi lima warga yang masih hidup.

 

Warga kecewa atas respons lambat dan menyoroti intimidasi TNI yang membuat masyarakat terisolasi. Mereka mendesak pembentukan Pansus segera.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Mahasiswa dan warga asal Kabupaten Nduga mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor DPR dan Kantor Gubernur Papua Pegunungan jika mereka tidak segera membuka akses menuju lokasi bencana banjir di Distrik Mebrok, Daerah Yuguru, Nduga. 

Aksi tersebut rencananya digelar untuk menekan pemerintah agar segera mengevakuasi lima warga yang dilaporkan masih hidup pascabencana alam di wilayah itu.

“Kami tidak minta banyak, hanya minta akses dibuka supaya lima orang yang masih hidup bisa diselamatkan. Kalau tidak, kami akan turun demo,” tegas Arimin Tabuni, perwakilan masyarakat Nduga di Wamena, Minggu, (09/11/2025).

Baca juga: Kejati-BPVP Sorong Sepakat Ubah Anak Papua Berkonflik Jadi Produktif

Menurut Arimin, lambannya respons pemerintah terhadap bencana di Mebrok menunjukkan lemahnya perhatian negara terhadap kemanusiaan di wilayah pegunungan.

Ia juga menyoroti adanya intimidasi terhadap warga oleh aparat TNI non-organik serta krisis kelaparan yang kini melanda daerah terdampak.

Sementara itu, Oigen Wiringgen, perwakilan mahasiswa Nduga, menyebut masyarakat kini terisolasi karena ketakutan terhadap keberadaan aparat keamanan.

Baca juga: BP3OKP Papua Selatan Gandeng Kejati Mengawasi Aliran Dana Otsus

“Kami minta pemerintah buka ruang. Masyarakat mau turun lapangan, tapi akses ditutup. Kami tegas, ini soal nyawa,” ujarnya dengan nada kecewa.

Para mahasiswa dan warga Nduga juga mendesak Gubernur Papua Pegunungan serta DPR Provinsi segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menangani krisis kemanusiaan di Distrik Mebrok. Mereka menilai langkah cepat diperlukan karena Bupati Nduga telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Ini bukan soal politik atau konflik, ini soal kemanusiaan. Pemerintah jangan diam saja ketika rakyat sedang berjuang hidup,” tutup Arimin.(*)