Pemkab Biak-Kejaksaan Siap Kolaborasi Memperkuat Kesadaran Hukum Masyarakat

Ringkasan Berita:Wakil Bupati Biak Jimmy Kapissa menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan sangat penting. Sinergi ini diwujudkan melalui program edukasi hukum bagi masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga, yang dinilai sebagai kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan publik.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Wakil Bupati Biak Numfor, Provinsi Papua, Jimmy C. Kapissa menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum yang kuat di wilayah ini. 

Hal itu disampaikannya saat menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor yang baru, Hendra Wijaya, S.H., M.H, Selasa (4/11/2025).

“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Biak Numfor menyambut dengan baik kedatangan Kajari yang baru. Kami percaya supremasi hukum akan ditegakkan seadil-adilnya, dan kami siap berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat agar taat hukum,” ujar wabup

Baca juga: DPR Desak Pemkab Nduga Buka Akses ke Lokasi Bencana, Jamin Keamanan Pencarian Korban Banjir Bandang

Wabup menambahkan, kerja sama antara kejaksaan, kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah dan menjadikan Biak Numfor sebagai zona damai di tanah Papua.

"Sinergi ini penting agar penegakan hukum bukan hanya soal tindakan, tapi juga pembinaan dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.

Kajari Biak Numfor, Hendra Wijaya, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa pihaknya siap membuka ruang komunikasi terbuka dengan Pemerintah Kabupaten Biak dan Supiori.

Baca juga: IDI Bertemu Bupati Biak Numfor Terkait Krisis Dokter dan Fasilitas

“Kami akan memperkuat sinergitas dan kolaborasi lintas daerah untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, Kejari Biak akan terus menjaga integritas lembaga serta menyesuaikan langkah-langkah strategis guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah di berbagai sektor.(*)