Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Timotius Murib

Index A-Z

Majelis Rakyat Papua Sebut Istana Presiden Lakukan Politik Pecah Belah lewat DOB

Ketua MRP Timotius Murib menilai lingkaran Presiden melakukan politik pecah belah di Papua lewat rencana pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru.

Selasa, 24 Mei 2022
Kisruh DOB, Ketua Pemuda Adat Ini Minta MRP Pahami Perdasus Nomor 3 Tahun 2008

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kabiay meminta Majelis Rakyat Papua memahami mekanisme Perdasus Nomor 3 Tahun 2008

Senin, 23 Mei 2022
Jokowi Dituding Diam-diam Undang Anggota MRP ke Istana, Ada Maksud Terselubung soal DOB Papua?

Mendengar hal itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyesalkan pertemuan yang dinilai telah dirancang secara diam-diam.

Sabtu, 21 Mei 2022
Sebut Jokowi Diam-diam Undang Anggota MRP ke Istana, Timotius Murib Duga Ada Agenda Politik

Presiden Joko Widodo menggelar audiensi dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istan Bogor, Jumat (20/5/2022).

Sabtu, 21 Mei 2022
Timotius Murib Sesalkan Pertemuan Presiden dengan Oknum Pencatut MRP soal DOB dan Otsus Papua

Timotius menegaskan pihak yang menemui Jokowi itu bukan dari MRP, melainkan oknum-oknum yang dipakai negara untuk menlancarkan DOB di Tanah Papua.

Sabtu, 21 Mei 2022
Gelar Rapat Pokja, Majelis Rakyat Papua Fokus Perjuangkan Aspirasi Tolak DOB

Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar rapat gabungan kelompok kerja (Pokja) guna membahas jadwal kerja diakhir triwullan II

Jumat, 20 Mei 2022
Majelis Rakyat Papua Siap Kawal Aspirasi Penolakan DOB dan Otsus Sampai ke Presiden Jokowi

Majelis Rakyat Papua telah menerima berbagai aspirasi penolakan daerah otonomi baru serta penolakan Otsus dan siap melanjutkan ke pemerintah pusat

Kamis, 19 Mei 2022
Status Majelis Rakyat Papua Dipertanyakan dalam Sidang Uji Materiil UU Otsus di MK

Ahli dari Presiden, Fahri Bachmid, mempertanyakan kedudukan hukum Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memohon uji materiil UU Otsus Papua.

Rabu, 18 Mei 2022
Tolak DOB dan Otsus, DPRD dari Tiga Kabupaten di Papua Serahkan Aspirasi Masyarakat ke MRP

DPRD dari tiga kabupaten di Papua menemui Majelis Rakyat Papua menyerahkan aspirasi masyarakat terkait Penolakan Daerah Otonomi baru (DOB) dan Otsus

Rabu, 18 Mei 2022
Putri Bung Karno Tak Setuju Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua?

Rencana pemekaran tiga provinsi baru di wilayah Papua terus menuai penolakan dari masyarakat, meski ada yang mendukung. Megawati disebut menolak?

Sabtu, 30 April 2022
Soal DOB, Yan Mandenas: MRP Harus Baca Pasal Demi Pasal Agar Tak Mempermalukan Diri Sendiri

Aspirasi atau demonstrasi dikategorikan sebagai aspirasi kelompok, bukan aspirasi masyarakat adat, agama, dan perempuan Papua.

Sabtu, 30 April 2022
Animha, Tabi, hingga Meepago Dukung Pemekaran, Lantas Aspirasi Masyarakat Adat Mana yang Dibawa MRP?

Mandenas mensinyalir pimpinan dan anggota MRP tidak membawa aspirasi dari lembaga yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama.

Sabtu, 30 April 2022
MRP Bawa Aspirasi Tolak DOB ke Jokowi, Yan Mandenas Protes: Sarat Kepentingan Politik Praktis!

Selain pemekaran Papua, aspirasi perihal otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat juga dibawa MRP dan MRPB kepada kepala negara.

Sabtu, 30 April 2022
Benarkah Megawati Tak Setuju Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua? Begini Kata Peneliti BRIN

Pro kontra pemekaran tiga provinsi baru di Papua semakin tajam, meski RUU pemekaran wilayah itu telah disahkan DPR. Megawati disebut justru menolak.

Kamis, 28 April 2022
Pemerintah Dinilai Tak Dengar Aspirasi Penolakan DOB Papua, MRP: 82 Persen Itu Kajian dari Mana?

Timotius mengatakan, pemerintah semestinya mendengar aspirasi MRP yang menolak pemekaran wilayah.

Rabu, 27 April 2022
Klaim Mahfud MD soal 82 Persen Rakyat Papua Setuju Pemekaran Dipertanyakan, MRP Angkat Suara

Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan klaim Mahfud MD soal 82 persen masyarakat Papua setuju pemekaran wilayah. Dinilai tidak berdasar.

Rabu, 27 April 2022
Mahfud MD Klaim 82 Persen Rakyat Papua Ingin Pemekaran, MRP: Hentikan Sampai Ada Putusan MK

Mahfud mengatakan, persentase keinginan pemekaran itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. Sementara MRP meminta pemekaran Papua ditunda.

Selasa, 26 April 2022
Mahfud MD Klaim 82 Persen Rakyat Papua Inginkan Pemekaran Wilayah

Pemerintah Pusat mengklaim 82 persen rakyat Papua inginkan pemekaran wilayah. Mahfud MD menyebut, hal itu berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.

Selasa, 26 April 2022
Majelis Rakyat Papua Desak DPR Tunda Pemekaran Wilayah, Begini Jawaban Sufmi Dasco Ahmad

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyebut tiga alasan penundaan pemekaran wilayah Papua. DPR segera rapat mempertimbangkan hal itu.

Selasa, 26 April 2022
Dikunjungi MRP, Ketum PKB Janji Sampaikan Harapan Penundaan DOB

Majelis Rakyat Papua (MRP) terus bersuara guna menekan penundaan Pembentukan Daerah Otonomi baru

Senin, 25 April 2022

⟨1 2 3 4 ⟩

Berita Terkini

Bupati Markus Mansnembra Apresiasi Masyarakat Jaga Keamanan Selama Kunjungan Wapres di Biak

3 jam lalu

Wolas Krenak: Wartawan Papua yang Menembus Istana dan Menjaga Suara Pinggiran

6 jam lalu

Redaktur Senior Tempo Dorong Jurnalis Papua Rutin Produksi Liputan Investigatif

6 jam lalu

Suasana-penumpang-kapal-KM-Sinabung-Kamis-442024-malam.jpg

Jadwal Kapal Pelni Biak-Manokwari Januari 2026, Ada KM Sinabung dan KM Dobonsolo

6 jam lalu

Kritik Keras Aktivis Papua ke Wapres Gibran: Berhenti Main Bola, Mulai Bicara HAM

6 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Timotius Murib

Ketua MRP Timotius Murib menilai lingkaran Presiden melakukan politik pecah belah di Papua lewat rencana pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru.

Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire Ali Kabiay meminta Majelis Rakyat Papua memahami mekanisme Perdasus Nomor 3 Tahun 2008

Mendengar hal itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyesalkan pertemuan yang dinilai telah dirancang secara diam-diam.

Presiden Joko Widodo menggelar audiensi dengan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istan Bogor, Jumat (20/5/2022).

Timotius menegaskan pihak yang menemui Jokowi itu bukan dari MRP, melainkan oknum-oknum yang dipakai negara untuk menlancarkan DOB di Tanah Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar rapat gabungan kelompok kerja (Pokja) guna membahas jadwal kerja diakhir triwullan II

Majelis Rakyat Papua telah menerima berbagai aspirasi penolakan daerah otonomi baru serta penolakan Otsus dan siap melanjutkan ke pemerintah pusat

Ahli dari Presiden, Fahri Bachmid, mempertanyakan kedudukan hukum Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memohon uji materiil UU Otsus Papua.

DPRD dari tiga kabupaten di Papua menemui Majelis Rakyat Papua menyerahkan aspirasi masyarakat terkait Penolakan Daerah Otonomi baru (DOB) dan Otsus

Rencana pemekaran tiga provinsi baru di wilayah Papua terus menuai penolakan dari masyarakat, meski ada yang mendukung. Megawati disebut menolak?

Aspirasi atau demonstrasi dikategorikan sebagai aspirasi kelompok, bukan aspirasi masyarakat adat, agama, dan perempuan Papua.

Mandenas mensinyalir pimpinan dan anggota MRP tidak membawa aspirasi dari lembaga yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama.

Selain pemekaran Papua, aspirasi perihal otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat juga dibawa MRP dan MRPB kepada kepala negara.

Pro kontra pemekaran tiga provinsi baru di Papua semakin tajam, meski RUU pemekaran wilayah itu telah disahkan DPR. Megawati disebut justru menolak.

Timotius mengatakan, pemerintah semestinya mendengar aspirasi MRP yang menolak pemekaran wilayah.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan klaim Mahfud MD soal 82 persen masyarakat Papua setuju pemekaran wilayah. Dinilai tidak berdasar.

Mahfud mengatakan, persentase keinginan pemekaran itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. Sementara MRP meminta pemekaran Papua ditunda.

Pemerintah Pusat mengklaim 82 persen rakyat Papua inginkan pemekaran wilayah. Mahfud MD menyebut, hal itu berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyebut tiga alasan penundaan pemekaran wilayah Papua. DPR segera rapat mempertimbangkan hal itu.

Majelis Rakyat Papua (MRP) terus bersuara guna menekan penundaan Pembentukan Daerah Otonomi baru

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved