Breaking News:

Pelanggaran HAM

Mahfud dan Jenderal Andika Bahas Kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua, Segera Diungkap?

Berdasarkan data Komnas HAM, peristiwa itu mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia dengan luka tembak dan luka tusuk.

Tribun-Papua.com/Istimewa
PELANGGARAN HAM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerim kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/11/2021) pagi. Mereka membahas kasus pelanggaran HAM di Papua. (Tangkapan layar video Humas Kemenkopolhukam) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Kamis (25/11/2021).

Dalam pertemuan ini, salah satu topik diskusi keduanya adalah mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Paniai, Papua yang terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang terjadi pada zaman Pak Jokowi itu ada satu, yaitu peristiwa Paniai, yang baru diumumkan bulan Juni yang lalu," ujar Mahfud, dalam keterangan video Humas Kemenko Polhukam, dikutip Tribun-Papua.com, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Ramai Penolakan Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka, Herman Yoku: OPM Hanya Keliru Bermimpi

Adapun kasus pelanggaran HAM berat Paniai terjadi pada 7 dan 8 Desember 2014.

Berdasarkan data Komnas HAM, peristiwa itu mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia dengan luka tembak dan luka tusuk.

Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

"Itu ada yang melibatkan TNI, melibatkan apa, nanti yang menyangkut TNI ini Bapak Panglima akan berkoordinasi dengan kita," kata Mahfud.

Baca juga: 168 Warga Asli Papua Dikeluarkan dari Area PT Freeport, Ini Penyebabnya

Secara keseluruhan, Mahfud menuturkan bahwa terdapat 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dari 13 kasus, 9 di antaranya terjadi sebelum tahun 2000. Sementara, ada empat kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000.

Di sisi lain, Mahfud menyatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa lalu tidak berdasarkan keputusan presiden.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved