Pemekaran Papua
Majelis Rakyat Papua: Tolak Pemekaran Wilayah karena Dilakukan Jakarta Sepihak
Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan telah menyampaikan sikap menolak tegas pemekaran tiga provinsi baru di Papua, saat bertemu Presiden Joko Widodo.
lihat foto
Sementara itu, pembentukan tiga provinsi baru di Papua dikhawatirkan bakal menjadi alat kekerasan negara dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah itu.
Kekhawatiran tersebut disampaikan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas.
pemekaran wilayah dinilai justru bakal membawa konsekuensi otomatis berupa penambahan pasukan bersenjata.
“Pemekaran berpotensi berfungsi sebagai teknologi kekerasan karena dikhawatirkan akan terjadi remiliterisasi (melalui) kodam-kodam baru, pembentukan lembaga-lembaga keamanan baru, dan lain-lain,” ujarnya.
Cahyo menegaskan, kehadiran pasukan militer dalam jumlah masif sebagai konsekuensi tak terelakkan dari pemekaran wilayah tersebut tidak tepat bagi masyrakat yang pernah mengalami konflik serta pelanggaran HAM dengan aparat.
Baca juga: Mahfud MD Klaim 82 Persen Rakyat Papua Ingin Pemekaran, MRP: Hentikan Sampai Ada Putusan MK
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fitriani mengungkapkan hal senada.
“Pembentukan provinsi baru dan dibentuknya Kodam baru akan menghadirkan kekhawatiran, ketakutan dan kesalahpahaman baru yang mungkin tidak dicita-citakan pemerintah yang ingin membentuk sebuah tata kelola yang lebih rapi,” ujar Fitriani dalam kesempatan yang sama.
Terlebih, rencana pembentukan 3 provinsi baru ini dihujani penolakan dari orang-orang Papua. (*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertemu Jokowi, MRP Nyatakan Tolak Pemekaran Papua karena Dilakukan Sepihak dan Tak Ada Urgensinya",
