Pemprov Papua
Lukas Enembe Minta Jakarta Hentikan Izin Tambang Blok Wabu Intan Jaya, Warga Papua Khawatir Konflik
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Pemerintah Pusat menghentikan sementara izin tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya.
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Pemerintah Pusat menghentikan sementara izin tambang di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya.
Hal ini menyusul kekhawatiran masyarakat setempat yang terancam kehilangan hak ulayat, belum lagi ancaman konflik baru akibat aktivitas penambangan.
Pernyataan orang nomor satu di Papua itu disampaikan dalam pertemuan bersama Amnesty International di Jakarta, baru-baru ini.
Baca juga: Gubernur Papua Diserang Hoaks, Sosok Ini Ungkap Modus Pelaku: Lukas Enembe Lapor Polisi?
"Terkait rencana penambangan emas di Blok Wabu, saya telah menyurati Menteri ESDM agar menghentikan sementara proses perizinan," kata Enembe melalui rilis pers yang diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (28/5/2022).
“Saya juga mendukung penegak hukum untuk melakukan tugasnya di Papua agar ada keadilan."
Enembe mengapresiasi Amnesty International yang memberi perhatian terhadap Papua.
Khususnya terkait situasi HAM dan rencana penambangan emas di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya
“Saya mengapresiasi Amnesty International yang telah memberi perhatian pada tanah Papua dan orang Papua," kata Enembe.
Kepada Amnesty, Gubernur Lukas Enembe mengaku terus mengikuti situasi Kabupaten Intan Jaya.
Menurutnya, tidak heran jika warga yang diwawancari Amnesty menyatakan khawatir akan kehilangan tanah adat.
“Saya pun menerima laporan warga Intan Jaya yang khawatir kehilangan tanah adat. Wajar. Orang Papua itu berkebun. Ekonominya kerakyatan seperti Mohammad Hatta, proklamator Republik Indonesia yang saya hormati dan pernah diasingkan ke Boven Digoel, Papua," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe Apresiasi Laporan Amnesty Terkait Blok Wabu Intan Jaya
Lukas Enembe berada di Jakarta dalam rangka rapat kerja dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Dalam pertemuan tersebut Enembe didampingi oleh Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Papua, Elpius Hugi dan Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, Alexander Kapisa.
Sementara Amnesty diwakili Direktur Kantor Regional Erwin van der Borght, Direktur Kantor Nasional Usman Hamid, perwakilan Amnesty Australia Tim O’Connor dan Amnesty Selandia Baru Margaret Taylor, dan jajaran pengurus salah satu organisasi HAM tertua.
MKeski hanya satu tahun lagi menjabat, Enembe menegaskan akan berusaha menjaga tanah Papua.
