Masih Ingat Bupati Mimika, Eltinus Omaleng? Si Raja Emas Asal Mimika Minta OPD Cepat Serap APBD

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Hingga akhir Juni 2022, realisasi pembangunan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika, Provinsi Papua masih 18,93 persen. SEmentara serapan anggaran baru 22 persen dari target APBD Mimika tahun anggaran 2022 sebesar Rp 4,4 triliun. 

• Dianggap Cacat Aturan, Aliansi Honorer K2 Formasi 600 Datangi Kantor Bupati Mimika

Capaian yang masih terbilang rendah ini, karena saat ini sudah masuk semester dua tahun anggaran 2022, sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus cepat melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi program saat penyusunan APBD lalu.

Permintaan itu disampaikan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Pria berjuluk si Raja Emas asal Mimimika ini meminta agar OPD-OPD yang serapannya rendah agar mempercepat serapan APBD.   

“OPD yang serapan anggarannya masih rendah, harus cepat bergerak agar serapan anggarannya sesuai yang telah diprogramkan,” pintanya.

• Kesbangpol Kabupaten Mimika Rumuskan Kebijakan Teknis Pemilu 2024

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling mengatakan, rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Mimika di pertengahan tahun 2022 disebabkan beberapa faktor.

"Kalau mau kira-kira dari data manual yang masuk, fisik kita sebenarnya di posisi sekitar 28 persen. Hanya saya belum bisa bicara karena kita bicara sistem," katanya. 

Dikatakan, realisasi keuangan 22 persen itu dari total APBD Rp 4,4 triliun belum termasuk Tambahan Uang (TU) yang belum di SPJ-kan.

• Wabup Mimika Janji Usut Tuntas Kasus Pengangakatan Honorer K2 Formasi 600 Seleksi 2017

Kemudian untuk DAK realisasi keuangan masih 0 persen karena masih menunggu hasil Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran negara (OM SPAN) yang pada 19 Juli.

Sedangkan, untuk dana Otsus total realisasi fisik sudah di posisi 18,51 persen dan realisasi keuangan 10,21 persen. 

“Jadi dari total dana Otsus Rp140.375.334.000 yang terdiri dari Dana Otsus Block Grant, specific grant dan dana tambahan infrastruktur itu sudah terealisasi keuangan Rp14.327.452.800 sudah di posisi 21 persen,” jelasnya.

• Ini Rahasia 2 Mahasiswa Asal Mimika Papua Penerima Beasiswa YPMAK Lulus Tanpa Ujian Skripsi

Ia mengatakan, bupati sudah mengarahkan agar OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan. 

Jika mengalami kendala, harus disampaikan agar bisa dilakukan pergeseran dalam APBD Perubahan yang akan segera disusun.

"Artinya, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang karena ada masalah dan kendala tetap dipertahankan dan di proses padahal ujung-ujungnya juga tidak bisa berjalan, nanti jadinya Silpa," jelasnya.

Baca juga: Honorer Siluman di Pemkab Mimika Belum Dibersihkan, Kepala BKD Malah Bilang Begini

Lanjutnya, enam OPD sebagai pengelola APBD terbesar di antaraya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. 

"OPD ini mempunyai andil di dalam mempercepat penyerapan anggaran," ujarnya. 

Dikatakan, dari pemukiman dan pertanahan ada pergeseran di situ sekitar Rp13 miliar, Dinas Perhubungan Rp1,5 miliar. 

Dari penjelasan Kadis PU bahwa kegiatan yang ada di mereka sebagian besar dalam proses tender. 

Baca juga: Ratusan Massa Geruduk Kantor DPRD, Tuntut Ibu Kota Provinsi Papua Tengah di Mimika

Kontrak di perkirakan di pertengahan bulan Juli dan sebagaian di awal Agustus. 

Jadi, katanya Monev berikutnya akan dilaksanakan di awal Oktober setelah perubahan. 

Dapat diprediksi bahwa kontrak yang besar-besar di Dinas PU sudah selesai dan itu akan mempercepat serapan anggarannya karena tagihan akan masuk. 

"Mengenai ada beberapa OPD belum masuk di Simonev itu karena OPD yang lama belum menyelesaikan pekerjaannya kemudian dia berpindah.

Nah itu juga karena pergantian tenaga-tenaga teknis di situ, sebagaian besar memang distrik.

Baca juga: Seleksi Honorer K2 Tak Jelas, Anak Pencetus Distrik Jila, Mimika Kecewa

Distrik ini ada 11 distrik yang belum masuk di Simonev itu mungkin karena di tempat mereka jaringan, jadi mereka harus turun di kota baru bisa menginput," tuturnya. 

Lanjutnya, dari penjelasan Pengadaan Barang Dan Jasa diungkapkan, total paket tender yang ada di sistem sekarang ada 190 paket dengan total dana Rp1,1 triliun. Itu untuk paket Rp1 miliar, jadi itu harus lewat tender. 

Baca juga: Jaga Papua Tetap Damai, FKUB Kabupaten Mimika Gelar Doa Bersama

Sementara, tender yang sudah selesai 93 paket dengan total anggaran sekitar Rp767 miliar dan tender yang masih dalam proses 97 paket dengan nilai Rp333 miliar. 

Sedangkan, Non tender yaitu SPK dengan nilai Rp1 miliar kebawah sebanyak 434 paket itu tidak masalah karena itu sebagian sudah jalan kegiatannya. 

"Intinya arahan Bapak Bupati yang terlambat-terlambat segera dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku," ungkapnya. (*)