Kongres Masyarakat Adat

KMAN VI Jadi Momentum Masyarakat Adat Berdialog dengan Negara

Tiga hal penting dalam pelaksanaan KMAN VI tersebut, yaitu kedaulatan Masyarakat Adat ada di dalam konstitusi jadi bukan baru atau tidak terpikirkan

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua.com
JUMPA PERS – Ketua Dewan Masyarakat Adat Nusantara Nasional (DAMANNAS), Abdon Nababan (paling kanan) bersama Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw memberikan keterangan pers terkait Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, termasuk ketidakhadiran Presiden RI, Jokowi. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita 

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI telah mengkonfirmasi ketidakhadiran Presiden RI, Joko Widodo dalam acara bergengsi yang akan dihadiri sekitar 5.000 masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia. 

Baca juga: Presiden Jokowi Batal Buka KMAN VI di Papua, Bagaimana Nasib UU Masyarakat Adat?

Padahal sebelumnya, orang nomor satu di Indonesia ini telah dijadwalkan akan hadir dan membuka KMAN VI di Provinsi Papua pada esok, Senin (24/10/2022). 

Ketua Dewan Masyarakat Adat Nusantara Nasional (DAMANNAS), Abdon Nababan dalam jumpa pers di Media Center KMAN VI, Minggu (23/10/2022) petang mempertanyakan ketidakhadiran tersebut.

"Ada apa kok tiba-tiba tidak jadi dating menghadiri acara ini," ujar Abdon Nababan di Sentani dengan nada bertanya. 

Lebih lanjut Abdon menjelaskan tiga hal penting dalam pelaksanaan KMAN VI tersebut, yaitu kedaulatan Masyarakat Adat ada di dalam konstitusi jadi bukan baru atau tidak terpikirkan oleh bangsa ini.

UUD 1945 merupakan salah satu konstitusi terbaik yang dimiliki oleh negara yang merdeka pasca perang dunia kedua. 

Baca juga: Kongres Masyarakat Adat Nusantara Tunjukkan Warna Baru di Papua

Jadi kedaulatan sebenarnya sudah selesai bahwa negara mengakui Masyarakat Adat sepanjang hayat dan kongres ini menunjukkan bahwa masyarakat adat itu ada dan hidup secara jelas kedaulatannya. 

Kemudian, acara tersebut menjadi sangat penting dalam situasi NKRI yang seakan lupa bahwa keberagaman itu foundasinya ada di masyarakat adat. Kedaulatan menguatakan bagi Bhineka Tunggal Ika namun seperti dilupakan. 

Baca juga: Presiden dan Ketua DPR Tidak Hadir, Abdon Nababan: Berpotensi Pengaruhi Keputusan saat KMAN VI

Selain itu, negara bahkan dunia akan menghadapi krisis iklim, pangan, energi akibatnya konflik baru diseluruh dunia.

Karena itu kedaulatan masyarakat adat disamping memperkuat keberagaman juga sebagai dasar untuk mengahdapi krisis. 

"Jika kita bicara mengenai keberagaman hayati, mitigas iklim, kajian terbaru di seluruh dunia butikan bahwa Masyarakat Adat adalah solusi perubahan iklim yang paling efektif dan murah," ujarnya.

Baca juga: AMAN Kaltim Perjuangan Isu Perlindungan Masyarakat Adat di KMAN VI

Menurutnya 80 persen keberagaman hayati di dunia hanya di wilayah adat yang punya hutan-hutan terbaik. Masyarakat Adat memperkuat rakyat untuk mengahdapi krisis. 

Oleh karena itu, dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, kata Abdon, akan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam dialog dan sidang. 

"Mereka ini hadir untuk bicarakan terkait UU Masyarakat Adat. Ibu Puan tidak bisa, kami juga mengundang Menkopolhukam, Kapolri, Ketua MK, karena ada banyak putusan yang tidak mengakui Masyarakat Adat dan tidak berjalan baik. Ada juga Ketua Komnas HAM dan Dialog antara MA dan negara," paparnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved