Dewan Adat Papua Sesali Sikap KPK Jemput Paksa Lukas Enembe di Jayapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Dewan Adat Papua menyesali sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjemput paksa Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Hal itu disampaikan Kepala Deputi IV Dewan Adat Papua Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Masyarakat Papua, Septinus George Saa, kepada Tribun-Papua.com via telewicara, Rabu (11/1/2023).

"Mewakili generasi muda Papua, kami menyesali sikap institusi negara anti rasua mewakili negara yang melakukan penjemputan paksa terhadap Gubernur Lukas Enembe," tegas Septinus.

Baca juga: Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik di Balik Penangkapan Lukas Enembe, KPK: Murni Penegakan Hukum

Ia mengingatkan pada tahun 2023 ini, merupakan tahun terakhir kepemimpinan seorang Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.

"Hanya beberapa bulan saja selepas beliau purna tugas, beliau dapat menjalani proses pemeriksaan dalam kondisi kesehatan yang jauh lebih baik, bilamana dari awal intitusi anti rasua ini memberikan izin berobat kepada beliau," kata Septinus menjelaskan.

Kemudian, Septinus mengatakan bagi pihaknya, terkait kondisi fisik Gubernur Lukas Enembe dinilai dari jauh dan secara langsung saat ini memang dalam keadaan tidak baik.

"Kondisi bisa berjalan ataupun bisa berbicara terbata-bata ini, bukan berarti beliau baik-baik saja, hal ini yang kami lihat dan rasa serta menilai tentang kondisi kesehatan beliau," ujarnya.

Baca juga: ASN Pemkab Jayapura Diliburkan, Antisipasi Kericuhan Pascapenangkapan Lukas Enembe

 Pihaknya juga menduga, jika Gubernur Lukas Enembe dituduh melakukan korupsi dalam bentuk menerima gratifikasi ini didalangi oleh pihak-pihak yang ingin melenyapkan pimpinan orang Papua.

"Mewakili anak muda Papua, kami sadar kalau negara sedang menunjukkan kepada orang Papua, bahwa mereka berkuasa dan punya kuasa lalu kita orang Papua harus tunduk dan taat, serta tidak boleh membangkang," sesalnya.

Kondisi ini dikatakan Septinus, bila dibandingkan pada zaman pemerintahan Belanda di Papua, jauh berbeda dengan pendudukan Republik Indonesia atas Papua. 

"Kami lebih dihargai sebagai manusia dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri di daerah kami," katanya dengan nada tegas.

Ia menekankan, gratifikasi 1 milliar yang dituduhkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe adalah sesuatu yang aneh tapi nyata.

"Kami generasi muda Papua paham kalau KPK melakukan tugasnya, namun kami ragu sekali dengan kasus yang ditimpakan kepada Gubernur Papua dan dugaan kami, ada pihak-pihak lain yang menunggangi dengan upaya untuk menurunkan dan memenjarakan Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe," terangnya.

Ia melanjutkan, saat ini telah disaksikan kalau Gubernur Papua  dijemput dan dibawa ke Jakarta.

"Dalam kondisi ini, kami mengharapkan agar roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan normal demi pelayanan publik kepada rakyat," harapnya.

Baca juga: 18 Orang Ditangkap Atas Kericuhan Sesaat KPK Tangkap Lukas Enembe, Kapolda Papua: Proses!

Untuk itu, masyarakat Papua diimbaunya, agar tetap tenang dan mendoakan para pengacara, kuasa hukum dari Gubenur Lukas Enembe.

"Supaya mereka dapat bekerja maksimal untuk menyelesaikan dan mengklarifikasi penetapan status tersangka oleh KPK RI," tandasnya.

Fisikawan muda Papua itu meminta kepada Jakarta, supaya secara cepat melihat perkembangan situasi Papua, pasca penjemputan paksa gubernur Papua oleh KPK RI.

"Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan segera dijelaskan kepada masyarakat Papua untuk menghindari kepanikan ataupun gejolak yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab," pintanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menegaskan pula kepada pemerintah, terkhususnya untuk KPK agar lebih serius melihat kondisi kesehatan Gubernur Papua.

"Sebab bila dalam perjalanan pemeriksaan dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Gubernur Papua, masyarakat di seluruh tanah Papua ini tidak dapat dielakkan untuk membuat aksi besar-besaran menuntut hal-hal yang berdampak pada stabilitasi NKRI," imbuhnya.

Ia mencontohkan hal-hal yang mungkin dapat terjadi, seperti mogok masal, pengembalian DOB dan tuntutan referendum yang tidak lagi dapat dibendung.

"Bahkan kejadian saat ini, bukan tidak mungkin dapat dieskalasi sampai ke tingkat internasional bila tidak dicermati oleh negara," ujar Septinus.

Mewakili generasi muda Papua, pihaknya berpesan kepada segenap pemimpin institusi pemerintahaan di tanah Papua pada setiap level agar bekerja dengan tulus, ikhlas, jujur, dan tidak mengambil hak-hak orang lain terutama masyarakat dan berikan pelayanan yang baik.

"Berikan pelayanan yang terbaik dan terbuka serta bijak lalu harus memihak kepada kepentingan umum atau bersama," ajaknya.

Septinus memperingatkan untuk menghindari sikap-sikap ego, malas tau, merasa paling berkuasa, apalagi merendahkan orang lain dan malas berhadapan serta mengurus orang asli Papua.

"Karena hal seperti ini akan mendapatkan kecaman, penolakan dan sungutan," lanjutnya.

Terlepas dari kondisi saat ini, kejadian dan dinamika yang terjadi di awal tahun 2023 tersebut, pihaknya menyampaikan terimakasih kepada KPK yang telah lebih serius dalam melihat praktik-praktik KKN di tanah Papua.

"Kami juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai institusi negara yang dengan sabar dan tenang, telah mengawal proses pembangunan di tanah Papua," ucapnya.

Sebagai bentuk penegasan pula, sebagai generasi muda mengharapkan agar prestasi dan kinerja terus ditingkatkan pada tahun 2023 dan tahun-tahun yang akan datang.

"Untuk tujuan besarnya tercapai yaitu pembangunan manusia dan tanah Papua yang lebih humanis dan berpihak, serta terhindar dari praktik-praktik perampokan uang negara," harapnya.

Terakhir, pihaknya selaku generasi muda Papua tak luput menyampaikan terimakasih kepada Gubenur Papua, Lukas Enembe, yang telah menghadirkan pembangunan nyata di tanah Papua.(*)