Lukas Enembe Masih Sakit, Alexander Gobay: KPK Harus Beri Jaminan Berobat ke Singapura

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) diminta segera memberikan jaminan berobat di Singapura untuk Gubernur Lukas Enembe.

"Kita tahu bersama, bahwa Gubernur Lukas Enembe kemarin sudah ditangkap dan dibawa ke Jakarta, sehingga kami minta KPK berikan jaminan kesehatan," kata Tokoh Pemuda Papua, Alexander G Gobai kepada Tribun-Papua.com, Rabu (11/1/23) melalui gawainya.

Menurut Gobai, KPK RI sebagai lembaga independen, profesional dan berwibawa mesti memberikan pertimbangan atas kesehatan Lukas Enembe.

Baca juga: RICUH di Sentani Pasca-Lukas Enembe Ditangkap KPK, Polisi: 4 Orang Korban Luka Tembak!

"KPK RI jangan lagi membuat opini yang dapat memberatkan Gubernur Papua dengan penekanan psikologi dan tekanan lainnya."

"KPK wajib memberikan leluasa kepada Gubernur untuk pengobatan dan pemuliaan atas kesaktiannya," sambung Gobai.

Gobai menilai, pemberitaan yang beredar belakangan ini, seolah-olah Lukas Enembe tidak sakit.

"Misalnya, Gubernur Papua meresmikan 9 Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Papua secara simbolis di Kantor Gubenur Papua yang baru dengan wajah yang sehat dan dapat hadir sekaligus meresmikan."

"Kok, kehadiran Gubenur Papua dalam situasi sakit, beliau hanya hadir meresmikan, itupun beliau paksa fisik baru hadir. Jangan salah menilai Gubenur Papua," tegas Gobai.

Baca juga: 1 Orang Dilaporkan Tewas Tertembak, Pasca-Lukas Enembe Ditangkap di Jayapura Papua

Menurutnya, atas dasar itulah, pemberitaan dikeluarkan seolah-olah Gurbernur Papua sudah sehat. Selanjutnya, KPK RI merespon atas tindakan Gubernur Papua.

Gobai berharap, KPK RI segera memberikan jaminan untuk pengobatan dan pemulihan di Rumah Sakit Singapura sebagai Rumah Sakit Rujukan.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Jayapura ke Jakarta, pada Selasa siang (10/1/2023), sekitar pukul 14.00 WIT.

Hal itu dibenarkan Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua (THAGP). (*)