Pemilu 2024
PEMILU 2024: Sistem Noken Dinilai Sangat Tidak Demokratis!
secara prinsip Noken merupakan simbol budaya yang mengikat orang Papua, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai penentu dalam konteks politik.
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Akademi Universitas Cenderawasih Papua, Ave Lefaan, menilai bahwa Sistem Noken dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sangat tidak demokratis.
Pasalnya, Sistem Noken tidak memenuhi prinsip-prinsip Pemilu.
Diketahui, terhadap beberapa prinsip Pemilu, di antaranya mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
Ini tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Kenapa tidak demokratis, sebab tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam sistem pemilihan umum. Serta prinsip dari noken itu sendiri," ujar Ave Lefaan saat ditemui di Abepura, Kamis (25/5/2023).
Baca juga: Ave Lefaan: Sistem Noken Hilangkan Unsur-unsur Pemilu
Menurut Guru Besar Bidang Sosiologi Pedesaan ini, secara prinsip Noken merupakan simbol-simbol budaya yang mengikat orang Papua.
Oleh sebab itu tidak dapat dijadikan sistem sebagai penentu kompetisi terutama pada konteks politik.
"Apabila Noken dijadikan sistem pada demokrasi, maka unsur yang terkandung di dalamnya akan hilang.
"Karena sistem Noken inikan ditentukan langsung oleh kepala suku, disitulah pemilu tidak demokrasi karena hak pemilih ditentukan berdasakarkan keputusan orang orang tertentu," sambung Ave.
Baca juga: Prabowo atau Ganjar, Publik Bergantung pada Jokowi
Dikatakan Ave, Noken bisa, berpartisipasi pada proses demokrasi, tetapi bukan sistemnya, namun hanya sebagai alat pengganti Kotak Suara.
"Karena noken sebagai bagian dari eksistensi atau harga diri orang papua. Namun apabila Noken dijadikan sistem pemilu, maka menghilangkan unsur dasar dari pesta demokrasi itu sendiri," ungkapnya.
Diapun menyatakan noken merupakan visi budaya, oleh sebab itu sistem noken tidak dapat dijadikan tolak ukur, kesuksean pemilu.
"Sebab prinsip dasar pemilu tidak terkandung didalam unsur unsur yang ada pada Noken itu sendiri."
"Hubungan orang Papua dengan Noken, merupakan hubungan budaya, artinya eksistensi orang Papua dapat dilihat dari noken itu sendiri, oleh sebab itu noken tidak dapat dijadikan sistem pada pesta demokrasi," tambah Ave.
Ave menambahkan sistem noken tidak dapat dilihat sebagai Konteks Politik, sebab hal itu akan menghilangkan ciri khas dari Noken itu sendiri.
"Pada prinsipnya sistem noken, menjadi Pemilu yang tidak demokratis, karena telah menghilangkan unsur dasar dari peroses pemilu," tandasnya. (*)
KPU Papua Pegunungan TUNDA Penetapan Kursi DPR, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Tolak Pergantian Sepihak Anggota DPD Dapil Papua, Berikut Sikap Tegas Keluarga Besar Regina Muabuay |
![]() |
---|
Keluarga Regina Muabuay Minta KPU Akomodir Posisi DPD Terpilih Digantikan Perempuan Asli Papua |
![]() |
---|
Hari Ini Tiba di Jakarta, KPU Papua Pegunungan Serahkan Hasil Pleno |
![]() |
---|
KPU Papua Pegunungan Ungkap Kendala Penetapan DPRD, Ini Kata Daniel Jingga |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.