RIDWAN RUMASUKUN di-Warning ASN dan Masyarakat Papua, Ini Alasannya!

Ketujuh, KPK segera melakukan pemeriksaan kepada Pj Gubernur Papua atas pengelolaan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kedelapan, dana stunting yang dikelola TP PKK Provinsi Papua harus diaudit karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan renja Provinsi Papua yang dibahas sesuai dengan indicator sasaran pada Renja SKPD kabupaten/kota.

Kesembilan, DPR Papua untuk segera membentuk pansus guna menyelidiki penyimpangan dalam pengelolaan hasil pajak permukaan air yang tidak transparan, dengan nilai sebesar Rp 1,4 triliun dari PT Freeport Indonesia. Dana pajak air permukaan Rp 70 milyar pada saat itu, Pj Gubernur sebagai Sekda Papua.

Kesepuluh, kami meminta DPR dan MRP membentuk tim dan membawa dan menyampaikan aspirasi ASN Papua kepada Presiden Jokowi di Jakarta.

Ketua Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua, Nattan Ansanay menegaskan bahwa jika aspirasi ASN Papua tidak ditanggapi, maka pihaknya akan terus melakukan aksi dan menduduki kantor Gubernur Papua.

Menurutnya, aksi demo tidak hanya di kantor Gubenrur, pihaknya bersama ASN Papua akan melakukan aksi di kantor DPR Dan MRP.

“Ini masalah serius yang terjadi di perintahan Provinsi Papua, sehingga kami akan mendesak DPR dan MRP untuk membentuk pansus, agar masalah ini dibawa ke Jakarta, sehingga Presiden dan Mendagri bisa segera memberhentikan Pj Gubernur dan Pj Sekda,” tegasnya. (*)