Jerby Weya: Cagub dan Cawagub Papua Harus Mengerti Permasalahan Masyarakat

"Pertimbangan kepada partai politik setempat saat mengajukan calon, jadi tidak ada yang mengharuskan wajib orang asli Papua disitu," kata Steve Dumbon kepada wartawan usai Coffe Morning bersama Stakeholder disalah satu Hotel di Kota Jayapura, Sabtu (3/8/2024).

Baca juga: INI DAFTAR Provinsi yang Rawan Konflik Saat Pilkada 2024, di Bumi Cenderawasih Ada 4 Daerah

Lanjut Steve Dumbon, khusus untuk Gubernur dan wakil gubernur memang itu didalam undang-undang harus orang asli Papua.

"Nah siapa orang asli Papua, itu yang sementara lagi dibahas," ujarnya.

Steve bilang, kalau didalam undang-undang nomor 2 tahun 2021 itu sangat jelas.

"Orang asli Papua adalah rumpun ras melanesia yang mendiami pulau-pulau di Papua dan atau mereka yang diakui secara adat oleh masyarakat adat setempat," ujarnya.

"Jadi bisa saja orang dari luar yang diakui oleh masyarakat adat setempat bisa ikut," sambung Steve.

Lanjut Steve, jangan berangapan bahwa orang asli Papua yang dimaksud itu rambut keriting kulit hitam, tidak.

"Bisa orang lain yang diakui oleh masyarakat adat dan itu nanti diverivikasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), kemudian MRP yang akan memberikan rekomendasi, kami KPU hanya menerima selembar surat rekomendasi dari MRP."

"Soal nanti orang asli Papua atau siapa yang dipersoalkan orang lain, kami tidak masuk disitu, itu kewenangan MRP," sambung Steve.

Hal itulah, lanjut Steve yang nanti akan dimasukan dalam petunjuk teknis (Juknis).

"Tapi juknis itu sendiri kami rencana memang diintruksikan oleh KPU RI untuk lakukan koordinasi dengan 6 KPU Provinsi. Dan kami sudah lakukan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan koordinasi dengan MRP, untuk Papua pada akhir Mei kami sudah lakukan.

"Memang ada perdebatan, tapi kita mengacu pada undang-undang yang ada," ungkapnya.