Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu Serahkan Petisi Penolakan Calon Bupati Non OAP ke KPU

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Anderson Esris

TRIBUN-PAPUA.COM, SARMI- Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu bersama tokoh adat, masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh paguyuban nusantara  menyerahkan petisi penolakan Calon Bupati non Orang Asli Papua (OAP) yang kedua kepada  KPU setempat.

Petisi tersebut diterima Komisioner KPU Kabupaten Sarmi, Syahril.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu beberapa pekan lalu juga telah melakukan aksi demo damai dengan tujuan yang sama, yaitu menolak pencalonan Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni yang akan maju sebagai Celon Bupati Sarmi.

Petisi persetujuan tersebut diterima langsung di kantor KPU Kabupaten Sarmi pada Senin pekan lalu.

Dalam petisi yang kedua ini,  berisi 10 poin.

Baca juga: Politisi Gerindra Tanggapi Penolakan Warga soal Yani Maju Pilkada Sarmi 2024, Begini Kata John Morin

Salah satu poin utama adalah penolakan terhadap pencalonan Ketua DPD Gerindra Papua, Yanni yang akan maju sebagai calon Bupati Sarmi.

"Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sarmi menolak dengan tegas kepada Ibu Yanni sebagai Bupati Sarmi,” tegas Abner Niniwen, orator aksi calon demo damai tolak Yanni jadi Bupati Sarmi.

Selain itu, Koalisi juga dengan tegas meminta kepada DPC, DPD, dan DPP partai politik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat untuk tidak memberikan rekomendasi dan partai atau B1KWK kepada calon Bupati Sarmi yang bukan Orang Asli Papua (OAP), khususnya khusus yang bukan orang asli Sarmi.

Bahkan secara khusus, Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu juga menyampaikan permintaan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

“Kami meminta agar dapat memberikan rekomendasi dan B1KWK kepada calon Bupati Sarmi yang benar-benar OAP, khususnya orang asli Sarmi,” tegas salah satu koordinator lapangan. Ones Tiris.

Baca juga: Undur Diri Dampingi Yanni di Pilkada Sarmi 2024, Fredy Sawefkoy: Ini Hasil dari Perenungan Panjang

Koalisi Masyarakat Sarmi Bersatu berharap, aspirasi mereka dapat menjadi bahan pertimbangan dan dijawab sesuai harapan masyarakat Sarmi.

Aksi ini menunjukkan kuatnya tuntutan masyarakat lokal untuk memiliki pemimpin dari kalangan OAP dalam Pilkada 2024 mendatang. (*)