Hari Pertama dan Kedua Pendaftaran Kepala Daerah di Kabupaten Nduga Sepi: 2 Paslon Hari Terakhir

TRIBUN-PAPUA.COM, NDUGA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menantikan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga yang akan bertarung pda Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November tahun ini.

KPU Nduga sudah 2 hari sejak dimulainya pendaftaran pada Selasa 27 dan Rabu 28 Agustus 2024 standby di kantor untuk menantikan kedatangan paslon yang mendaftar untuk bertarung di Pilkada serentak di Kabupaten Nduga.

Baca juga: KPU Kabupaten Nduga Kunjungi Tribun-Papua.com, Zepnat Kareth: Ini Sesuai Arahan KPU RI

“Kami sudah standby dari hari pertama dan kedua, namun masih belum ada paslon yang datang,” ujar Sekretaris KPU Kabupaten Nduga, Zepnat Kareth kepada Tribun-Papua.com, Rabu (28/08/2024).

Lebih lanjut dia menambahkan, pada Kamis (29/08/2024) akan ada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati datang mendaftar di Kantor KPU Nduga tempatnya di Jalan Kolteka Desa Kenyam, Distrik Kenyak, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Turut hadir Ketua KPU Kabupaten Nduga, Yosegat Kogoya yang didampingi para komisioner antara lain Abuan Karunggu, Mira Wasareak, Ina Gwijangge dan Oholibe Lokbere bersama Sekretaris KPU Zepnat Kareth, SIP dan jajaran KPU serta pihak keamanan.

Sementara itu di tempat terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan curhat dan mengeluh terkait anggaran pengamanan yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, tahapan Pilkada serentak 2024 sudah dimulai. 

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Fredy Wamu dan didampingi Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Adi Wetipo serta Melikianus Kambu dalam jumpa pers yang dilaksanakan Gedung Tongkonan, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Konflik Tuntas, KPU Nduga Akhirnya Tetapkan 25 Anggota DPRD Terpilih 

Pada kesempatan itu, mereka meminta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Mentri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian dan Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera menghibahkan anggaran keamanan Provinsi Papua Pegunungan.

"Beberapa hari lalu Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan dibakar oleh warga, karena tidak ada petugas keamanan sehingga warga bisa secara mudah masuk dan membakar,” terang Fredy Wamu. 

Apalagi hingga kini, setelah terjadi peristiwa tersebut juga belum ada petugas keamanan yang berjaga di Kantor KPU maupun di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. 

Baca juga: KPU Nduga Bantah Lakukan Perubahan Suara, Ini Penjelasannya?

Lebih lanjut Fredy Wamu mengatakan, saat ini semua petugas dan penyelenggara pesta demokrasi juga sibuk melakukan persiapan tahapan Pilkada serentak 2024, sehingga keamanan juga menjadi faktor penting. 

Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, karena hingga kini juga belum tersedia anggaran untuk petugas keamanan. Akibatnya, pihak Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Pegunungan juga tidak bisa menuntut lebih banyak kepada jajaran kepolisian. 

“Sampai saat in ikan belum ada anggaran, bagaimana kami bisa minta polisi untuk berjaga di kantor maupun  mengamankan petugas,” cetusnya. 

Baca juga: KPU Nduga Lakukan Perubahan Suara Pasca-putusan KPU RI, Ini Respon Partai Demokrat

Termasuk yang sedang dihadapi para komisioner pada Selasa (27/8/2024) juga ada sekelompok warga yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Provinsi papua Pegunungan. 

Di hadapan para jurnalis di Kota Wamena, para komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berharap agar Pemprov Papua Pegunungan segera menyerahkan dana hibah tersebut agar proses dan tahapan Pilkada tidak terganggu.