ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Pilkada Papua Pegunungan 2024

Hari Pencoblosan Semakin Dekat, Bawaslu Papua Pegunungan Himbau ASN Jaga Netralitas

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan (Papegun) Fredy Wamu menghimbau kepada aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024.

Tribun-Papua.com/ Noel
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan (Papegun) Fredy Wamu 

Laporan: WartawanTribun-Papua.com, Noel Wenda 

TRIBUN-PAPUA,COM, WAMENA- Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan (Papegun) Fredy Wamu menghimbau kepada aparatur sipil negara untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati di 8 Kabupaten.

Ia meminta agar semua pihak khususnya calon kepala daerah dan Tim Sukses untuk dapat memberikan pembelajaran politik yang baik di era modern saat ini agar masyarakat terhindar dari konflik horizontal.

"Kepada calon gubernur dan wakil gubernur dan juga bupati dan wakil bupati di 8 Kabupaten kita memberikan pembelajaran politik yang baik dan santun," katanya di Wamena, Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Bawaslu Gelar Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Kampanye Paslon Pilkada Kota Jayapura 2024

Dia menegaskan dampak dari Pilkada banyak sekali korban yang sering terjadi di wilayah Papua pegunungan sehingga hal ini perlu dicegah bersama agar tidak terulang dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November mendatang.

"Saya berharap agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di kemudian hari," ujarnya.

Selain itu kepada ASN Freddy juga menegaskan agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan tidak terlibat politik praktis untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai aturan undang-undang yang berlaku

"Saya juga memesan kepada pemerintah provinsi Papua pegunungan dan juga pemerintah di 8 Kabupaten mari kita menjaga netralitas ASN," katanya.

Baca juga: Petakan Wilayah Rawan saat Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Papua Pegunungan Launching IKP

Sementara itu dia juga mengkritik adanya istilah dalam pembicaraan isen yang mengatakan bahwa perlu ada kerja sebelum makan hal ini menurutnya menyimpang dari aturan aparatur sipil negara dalam menjaga netralitas sehingga perlu mengacu pada aturan dan tidak terlibat politik.

"Ada istilah Saya dengar seperti begini, ASN kita dilarang terlibat tetapi ada yang mengatakan kerja baru makan Ini masalah, terkait hal ini saya sampai lapor ke Bawaslu RI karena ASN mereka mengatakan kerja baru makan kalau tidak kerja baru mau makan apa, hal ini kami harap jadinperhatian bersama," ujarnya.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Curhat soal Dana Pengamanan Tak Kunjung Cair

Selain itu Wamu juga menambahkan agar penting adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat partai politik Tim Sukses dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah lantaran Bawaslu mengakui mengalami kekurangan personil yang membutuhkan peran serta semua elemen.

"Dalam melakukan pengawasan sebagai Bawaslu jelas mengalami kekurangan personil sehingga kami sangat membutuhkan adanya peran pengawasan partisipatif. teman-teman partai politik dan juga partai pengusung kalau memang ada terjadi persoalan bisa melaporkan kepada kami baqaslu, sehingga hal-hal yang tidak diharapkan dapat kita tangani sedini mungkin sebelum terjadi," ujarnya, (*).
 

 

Sumber: Tribun Papua
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved