KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan Curhat soal Dana Pengamanan Tak Kunjung Cair

Laporan: Tribun-papua.com/Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan curhat dan mengeluh terkait anggaran pengamanan yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, tahapan Pilkada serentak 2024 sudah dimulai. 

Baca juga: Hari Ini KPU Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamu dan didampingi Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Adi Wetipo serta Melikianus Kambu dalam jumpa pers yang dilaksanakan Gedung Tongkonan, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa, (27/8/2024) petang.

Pada kesempatan itu, mereka meminta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Mentri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian dan Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera menghibahkan anggaran keamanan Provinsi Papua Pegunungan.

"Beberapa hari lalu Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan dibakar warga, karena tidak ada petugas keamanan sehingga warga bisa secara mudah masuk dan membakar,” terang Fredy Wamu. 

Apalagi hingga kini, setelah terjadi peristiwa tersebut juga belum ada petugas keamanan yang berjaga di Kantor KPU maupun di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. 

Lebih lanjut Fredy Wamu mengatakan, saat ini semua petugas dan penyelenggara pesta demokrasi juga sibuk melakukan persiapan tahapan Pilkada serentak 2024, sehingga keamanan juga menjadi faktor penting. 

Baca juga: Pesan Sejuk KPU Papua Pegunungan: Jangan Karena Persoalan Pilkada Hubungan Keluarga Terpecah Belah

Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak, karena hingga kini juga belum tersedia anggaran untuk petugas keamanan. Akibatnya, pihak Bawaslu dan KPU Provinsi Papua Pegunungan juga tidak bisa menuntut lebih banyak kepada jajaran kepolisian. 

“Sampai saat in ikan belum ada anggaran, bagaimana kami bisa minta polisi untuk berjaga di kantor maupun  mengamankan petugas,” cetusnya. 

Termasuk yang sedang dihadapi para komisioner pada Selasa (27/8/2024) juga ada sekelompok warga yang menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPU Provinsi papua Pegunungan. 

Baca juga: Lewat Konser DMP di Wamena, KPU Papua Pegunungan Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024

Di hadapan para jurnalis di Kota Wamena, para komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berharap agar Pemprov Papua Pegunungan segera menyerahkan dana hibah tersebut agar proses dan tahapan Pilkada tidak terganggu. 

Hal senada dikatakan Komisioner KPU Dari Divisi Teknis, Melkianus Kambu. Dia berharap peristiwa dibakarnya Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan tidak terulang lagi karena tidak ada petugas keamanan. 

Apalagi Provinsi Papua Pegunungan merupakan daerah yang paling rawan, sehingga perlu atensi khusus dari pemerintah pusat khususnya dalam hal keamanan. 

Baca juga: Alasan KPU Papua Pegunungan Berhentikan Sementara KPU Tolikara: Komisioner Tak Indahkan Pendampingan

“Semoga dalam waktu dekat ini pemerintah ada soslusi yangterbaik dalam hal keamanan ini. Apalagi saat ini pendaftaran pasangan calon kepala daerah juga sedang berlangsung,” ujarnya penuh harap. (**)