Kambu Imbau KPU Tujuh Kabupaten Di Pegunungan Tidak Lagi Rekapitulasi di Wamena

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan, mengimbau KPU tujuh kabupaten di sana, tidak lagi melakukan rekapitulasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Komisioner KPU, Divisi Teknis Pelaksanaan, Melkianus Kambu di Wamena, Selasa, (26/11/2024), mengharapkan kejadian sebelumnya atau pleno kabupaten lain yang dilakukan di Jayawijaya, tidak terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati kali ini.

Baca juga: Wujudkan Pilkada Lancar, Pemprov Papua Pegunungan Bentuk Sekretariat Desk Pilkada

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, telah ditegaskan bahwa proses pemungutan, perhitungan dan rekap lakukan di ibu kota kabupaten masing-masing.

Baca juga: VIRAL Bus Pemprov Papua Mobilisasi Orang ke Kabupaten Sarmi Jelang Pilkada, Pemerintah Bermain?

"Kecuali situasi yang tidak memungkinkan sama sekali, baru keamanan memberikan rekomendasi baru bisa keluar," katanya.

Ia mengatakan sudah menjadi keputusan KPU provinsi, pemerintah provinsi dan aparat keamanan untuk rekapitulasi suara di masing-masing kabupaten.

"Hanya Kabupaten Jayawijaya yang bisa melakukan rekapitulasi suara bersama KPU Provinsi Papua Pegunungan di Kabupaten Jayawijaya, karena Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi Papua pegunungan. Selain itu, di kabupaten masing-masing, apa pun resikonya," kata dia.

Baca juga: KPU Papua Tengah: Distribusi Logistik Sudah 95 Persen

Berdasarkan pengalaman, rekapitulasi hasil pemilu dari kabupaten lain, sering dilakukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Akibatnya, situasi mencekam dan membuat berbagai aktivitas masyarakat Jayawijaya terhambat.

"Kemarin pada pelaksanaan pileg dan pemilihan Presiden terjadi situasi sangat mencekam di Kabupaten Jayawijaya, sehingga kali ini semua melakukan rekapitulasi di setiap kabupaten yang ada," katanya.

Baca juga: Antisipasi Undangan Coblos Tidak Sampai Ke Pemilih, Ini Pesan PPD Yapen

KPU provinsi telah berkoodinasi dengan pihak Polda Papua untuk meminta personel di masing-masing kabupaten melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pengamanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun-Papua.com, Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengirim 300 personel untuk membantu ribuan personel organik di Papua, dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024. Selain itu, di delapan kabupaten ini telah tersebar personel TNI yang bisa mendukungan pengamanan.(*)