BPK Berikan Opini WDP Kepada Yapen Karena Penyaluran Rp7,15 Miliar Bansos Tidak Wajar

Dikatakan pula, hasil pemeriksaan ini bukan semata-mata merupakan penilaian terhadap laporan keuangan, namun juga merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Keluarkan Edaran Bupati, Mesak Magai Tekan Penggunaan Plastik di Kabupaten Nabire

"Rekomendasi yang disampaikan oleh BPK akan kami tindak lanjuti secara serius dan sungguh-sungguh, guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam sistem pengelolaan keuangan daerah," katanya. 

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI akan terus terjalin dengan baik, agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).(*)