DPR Soroti Pembangunan Pos Keamanan Tidak Wajar di Setiap Kampung di Intan Jaya

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya, Papua Tengah, Yustinus Wandagau menyoroti pembangunan Pos TNI yang diduga ada di setiap kampung di kabupaten ini.

Ia mengatakan penempatan pos yang tidak wajar atau kebanyakan itu, sangat meresahkan warganya. Apalagi pos-pos ini ditempati personel bersenjata yang tidak tahu akan budaya masyarakat setempat, sehingga sangat berpeluang sekali terjadi penembakan terhadap masyarakat.

Baca juga: New Scoopy Kuromi Hadir di Papua

“Pembangunan pos di permukiman sipil ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Ini sebenarnya ada apa di balik semua itu," kata dia kepada Tribun-Papua.com, Selasa, (28/10/2025).

Yustinus Wandagau mengatakan beberapa waktu lalu masyarakat sempat melakukan aksi turun jalan untuk menyuarakan keresahan itu, dengan harapan pemerintah bisa peduli terhadap hak-hak masyarakat.

Baca juga: Buat New ADV 160 Makin Ganteng Dengan Paket Aksesoris Resmi Honda

Dirinya mendukung aksi tersebut sebab memang masyarakat sangat ketakutan dengan keberadaan personel TNI yang sangat banyak di permukiman. Ditambah lagi penembakan 15 orang beberapa waktu lalu, mengakibatkan masyarakat sejumlah kampung mengungsi ke ibu kota kabupaten.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Intan Jaya sama sekali tidak membutuhkan keberadaan TNI di kampung-kampung mereka.

Baca juga: 12 Distrik di Mimika Bakal Dilanda Hujan Ringan

"Ini buat saya sakit hati, untuk itu kepada gubernur Papua Tengah, harus melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat, agar dilakukan penarikan pasukan non organik dari sana, karena itu sangat membahayakan rakyat," tegasnya.

Yustinus mengaku sedih dan sakit hati ketika melihat rakyatnya harus berlari dan menjadi korban di atas tanahnya sendiri.

"Untuk itu sekali lagi saya minta, segera tarik kembali pasukan non-organik dan pulihkan Intan Jaya," pungkasnya.

Sebelumnya ratusan orang di Intan Jaya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi di muka umum, dan menuntut keadilan di atas tanah kelahiran mereka.

Baca juga: VIRAL Video Oknum ASN dan Honorer Papua Barat Diduga Bersetubuh, Begini Reaksi Inspektorat

Mereka menyampaikan pernyataan sikap di antaranya:

1. Segera usut tuntas kasus "soanggama berdarah. (lokasi penembakan 15 orang yang oleh TNI disebut sebagai KKB namun sebagian pihak meragukan pertanyaan itu).

2. Presiden Prabowo Subianto segera tarik militer non organik yang tengah melakukan operasi di Intan Jaya dan seluruh tanah Papua.

3. Segera selenggarakan investigasi independen atas kasus Soanggama berdarah.