Intan Jaya
DPR Soroti Pembangunan Pos Keamanan Tidak Wajar di Setiap Kampung di Intan Jaya
“Pembangunan pos di permukiman sipil ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Ini sebenarnya
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Marius Frisson Yewun
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/FLIK-Ratusan-warga-Kabupaten-Intan-Jaya-di-Provin.jpg){kind=small}
lihat foto
4. Hentikan praktik militerisasi yang digunakan untuk kepentingan korporasi ekstraktif.
Baca juga: Harga Emas di Mimika Melonjak Tajam, Satu Gram Rp 2,3 juta
5. Mengencam keras tindakan MRP yang gagal menjalankan fungsi perlindungan masyarakat adat
6. Tolak eksploitasi tambang di wilayah Intan Jaya
7. Menyatakan pembunuhan warga sipil di soanggama sebagai pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan oleh negara dan menuntut agar pelaku segera diadili
8. Menetapkan 15 Oktober sebagai sebagai kasus Soanggama berdarah yang wajib diperingati.
Baca juga: Awasi Harga Bapok di Lapangan, Polisi Tegaskan Bakal Tindak Penimbun Beras di Jayapura
9. Menuntut agar pos militer di seluruh Intan Jaya segera ditarik, karena keberadaannya dianggap warga ketakutan dan trauma sehingga mengungsi dan poin terakhir adalah
10. Meminta agar militer Indonesia dan TPNPB sama-sama menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata, dan tidak menjadikan warga sipil sebagai korban.(*)
| KAPP Intan Jaya Nilai 100 Hari Kerja Bupati Aner dan Wakil Elias Berhasil |
|
|---|
| Bupati Intan Jaya Buka Mubes IPMIJ se-Jayapura, Tegaskan Komitmen Terhadap Pendidikan |
|
|---|
| Mahasiswa Intan Jaya Menolak Pemekaran Kabupaten Kemanduga Karena Mengancam Warga |
|
|---|
| Mahasiswa Kecam Kekerasan TNI-Polri Terhadap Warga Sipil di Sugapa Intan Jaya |
|
|---|
| Thobias Bagubau: Penolakan PT Blok Wabu di Manokwari Harus Jadi Perhatian Serius Pemkab Intan Jaya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.