Wabup Lanny Instruksikan 39 Kepala Distrik Kawal Ketat Dana Sosial hingga ke Kampung 

Ringkasan Berita:

• Instruksi Utama: Wakil Bupati Lanny Jaya menyerahkan tanggung jawab penuh kepada 39 Kepala Distrik untuk mengamankan dan mendistribusikan Bansos (hingga Rp2 miliar per distrik).
• Larangan Korupsi: Wabup melarang keras penyelewengan dana dan meminta aparat mengawasi serta menindak jika ada uang yang hilang.
• ​Perbaikan Data: Pemerintah akan segera menurunkan alat rekam KTP/KK ke distrik untuk memperbaiki data, yang menjadi dasar penting bagi jumlah alokasi dana.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda 

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Distribusi Bantuan Sosial Kemensos RI di Kabupaten Lanny Jaya (LJ), Provinsi Papua Pegunungan mendapat penegasan khusus dari Wakil Bupati Fredi Ginia Tabuni. 

Ia meminta 39 kepala distrik memastikan seluruh dana sampai ke masyarakat tanpa penyimpangan dalam bentuk apa pun. Instruksi ini disampaikan dalam forum resmi penyerahan bantuan sosial tahap 4 Tahun 2025. 

Wabup menegaskan bahwa setiap kepala distrik kini memegang tanggung jawab penuh dalam penanganan bantuan. Besarnya dana per distrik, yang mencapai hingga Rp2 miliar, merupakan amanah besar yang tidak boleh disalahgunakan. 

Baca juga: Wabup Lanny Jaya Apresiasi Dinas Sosial Karena Sukses Gaet Rp53 M

“Uang ini untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya di Tiom, Jumat, (21/11/2025).
Ia meminta agar tidak ada satu rupiah pun yang hilang di perjalanan menuju distrik atau kampung. Aparat keamanan dan anggota legislatif daerah diminta turut serta mengawasi. 

“Kalau ada yang main-main di jalan, tangkap saja supaya kita tahu,” ujarnya di hadapan para pejabat yang hadir. 

Wabup juga menyoroti pentingnya data kependudukan sebagai dasar pemberian bantuan. Ia menyebut pemerintah daerah akan menurunkan alat perekaman KTP dan KK langsung ke distrik mulai tahun depan untuk memperbaiki data penerima manfaat sebab dengan data yang baik, alokasi dana juga semakin besar. 

Baca juga: Penerapan Otsus di Tanah Papua Harus Lebih Transparan

Ia mendorong kepala distrik bekerja lebih serius memperbaiki data agar tahun depan dana yang diterima tidak lebih kecil dibanding distrik lain.  

Menurut dia, adanya perbedaan jumlah bantuan merupakan cermin dari mutu tata kelola data di masing-masing wilayah. 

Selain itu, Fredi Tabuni meminta pendamping distrik, TKSK, dan pendamping PKH untuk bekerja bersama kepala distrik mengawal distribusi bantuan.  

Baca juga: Kunci Jawaban Dasar-Dasar Teknologi Farmasi Kelas 10 Kurikulum Merdeka Halaman 257: Soal 2

Mereka disebut sebagai ujung tombak yang mengetahui kondisi kampung dan kebutuhan masyarakat. 

Wabup menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap warga merasakan kehadiran negara. 

“Kami ingin uang ini benar-benar sampai ke ujung distrik. Ini kesempatan untuk bangun dari kampung ke kota,” katanya.(*)