Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

DOB

Index A-Z

Tokoh Inspiratif Papua Ini Sambut Baik Niat Lukas Enembe Tolak DOB: Murni Mayoritas Suara Rakyat!

Filep menyebutkan, pernyataan Gubernur Lukas telah mewakili mayoritas masyarakat Papua yang diklaimnya menolak pemekaran Papua.

Selasa, 31 Mei 2022
MRP Kritik Jokowi yang Kirim Surpres DOB Papua ke DPR: Pemerintah Harus Tahu Etika Hukum

MPR sayangkan langkah Jokowi yang kirim surat presiden ke DPR hwal tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran wilayah di Papua.

Selasa, 24 Mei 2022
Animha, Tabi, hingga Meepago Dukung Pemekaran, Lantas Aspirasi Masyarakat Adat Mana yang Dibawa MRP?

Mandenas mensinyalir pimpinan dan anggota MRP tidak membawa aspirasi dari lembaga yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama.

Sabtu, 30 April 2022
Legislator Papua Bongkar Masalah MRP, Aspirasi DOB ke Jokowi Disebut Sarat Kepentingan Politik!

Mandenas menjelaskan, DPR dan pemerintah pusat dapat melakukan pemekaran berdasarkan amanat dalam Pasal 76 ayat 2 UU 2/2021

Jumat, 29 April 2022
82 Persen Rakyat Papua Minta Pemekaran, Eks Gubernur DKI Jakarta Sebut Pro dan Kontra DOB Hal Biasa

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Papua menginginkan adanya pemekaran Papua dan Papua Barat.

Selasa, 26 April 2022
Jokowi Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Pemekaran Papua

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa permintaan pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia merupakan rebutan.

Selasa, 26 April 2022
Mahfud MD Menghadap Jokowi soal DOB Papua, Ini Katanya

Mahfud MD juga telah mendengar aspirasi perihal penambangan baru di Blok Wabu Intan Jaya pasca perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Sabtu, 16 April 2022
Soal Pemekaran Papua, John Gobay: Pemda Punya Kewenangan, Bukan Hanya Pemerintah Pusat!

Ini berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 dan Undang Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 dan Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) No 106 Tahun 2021.

Kamis, 14 April 2022
Soal DOB Papua, John Gobay: Pemda Juga Punya Kewenangan, Bukan Cuma Pemerintah Pusat!

DPR Papua mengambil peran sebagai wakil rakyat dengan menerima berbagai aspirasi perihal pembentukan DOB di Papua.

Kamis, 14 April 2022
Jhony Banua Rouw Tepati Janjinya soal Aspirasi DOB Papua

Memimpin rombongan DPR Papua, Wakil Ketua Yulianus Rumbairusy, mengatakan, aspirasi rakyat soal DOB diserahkan kepada Baleg DPR RI di Jakarta

Kamis, 14 April 2022
Soal Penolakan DOB, Karel Kum: Kami Tidak Mau Berseberangan dengan Pemerintah!

Karel Kum menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua.

Rabu, 13 April 2022
Tokoh Adat Suku Amungme: Tolak DOB, Berarti Ada Kepentingan!

Diketahui, Forum Peduli DOB Provinsi Papua Tengah melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Rabu (13/4/2022).

Rabu, 13 April 2022
Banyak Pengangguran Terdidik di Mimika, Yance: Pembentukan Papua Tengah Jalan Keluarnya!

Menurutnya, pembentukan Provinsi Papua Tengah dapat menyerap banyak tenaga kerja, khususnya di Mimika.

Rabu, 13 April 2022
Ini Dalang Aksi Demonstrasi Pembentukan DOB di Mimika Papua

Yance bertindak sebagai ketua forum tersebut menyebutkan, pihaknya medukung pembentukan DOB di Papua, khususnya Provinsi Papua Tengah.

Rabu, 13 April 2022
Timika Jadi Ibu Kota Papua Tengah, Yance Beyau: Ini Dasar bagi Rakyat Dukung Pemekaran Papua

Diketahui, DPR RI sendiri telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan DOB Papua.

Rabu, 13 April 2022
Dukung Pemekaran Papua, Tokoh Adat Suku Kamoro: Sebagai Tuan Rumah, Kita Sama-sama Terima DOB

Masyarakat terbagi menjadi dua, yakni ada yang menyatakan dukung, namun tak sedikit pula menolak DOB.

Rabu, 13 April 2022
BREAKING NEWS: Ratusan Orang Geruduk Kantor Bupati Mimika, Demo soal Pembentukan DOB Papua

Massa melakukan aksi demonstrasi soal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Kantor Bupati Mimika, Papua.

Rabu, 13 April 2022
Aksi Demo soal DOB di Mimika Papua, Ratusan Massa Geruduk Kantor Bupati, Ini Aspirasinya

Massa berkumpul di kantor bupati sekiranya pukul 10.25 WIT, dengan menggunakan mobil pikap dan truk.

Rabu, 13 April 2022
Masalah DOB dan Otsus Lebih Penting, BEM Uncen Tak Gelar Aksi Demo 11 April di Jayapura

Ketua BEM Uncen, Salmon Wantik, mengatakan, pihaknya lebih fokus mendorong isu-isu lokal di tanah Papua.

Selasa, 12 April 2022
Timika Jadi Ibu Kota Papua Tengah, DPRD Mimika: Kesiapan Sangat Matang, Sudah Penuhi Syarat!

Dalam hal ini Mimika dibagi menjadi dua daerah administrasi, yakni Kabupaten Mimika dan Ibu Kota Timika.

Sabtu, 9 April 2022

⟪⟨2 3 4 5 6 7 ⟩

Berita Terkini

Prakiraan Cuaca Papua Besok, Kamis 15 Januari 2026: Waropen Hujan Sedang di Siang Hari

1 jam lalu

Jadwal Kapal Pelni Jayapura-Nabire Januari 2026, Harga Tiket Mulai Rp333 Ribuan

2 jam lalu

PT Berkat Cipta Abadi Bangun Sumur dan Instalasi Air Bersih di Kampung Aiwat

2 jam lalu

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 132: Soal 4

2 jam lalu

Menjaga Api Jurnalisme dari Timur : Jejak Panjang Kris Ansaka dalam Sejarah Pers Papua

2 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

DOB

Filep menyebutkan, pernyataan Gubernur Lukas telah mewakili mayoritas masyarakat Papua yang diklaimnya menolak pemekaran Papua.

MPR sayangkan langkah Jokowi yang kirim surat presiden ke DPR hwal tiga Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB)/pemekaran wilayah di Papua.

Mandenas mensinyalir pimpinan dan anggota MRP tidak membawa aspirasi dari lembaga yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama.

Mandenas menjelaskan, DPR dan pemerintah pusat dapat melakukan pemekaran berdasarkan amanat dalam Pasal 76 ayat 2 UU 2/2021

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa mayoritas rakyat Papua menginginkan adanya pemekaran Papua dan Papua Barat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa permintaan pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia merupakan rebutan.

Mahfud MD juga telah mendengar aspirasi perihal penambangan baru di Blok Wabu Intan Jaya pasca perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Ini berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 dan Undang Undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 dan Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) No 106 Tahun 2021.

DPR Papua mengambil peran sebagai wakil rakyat dengan menerima berbagai aspirasi perihal pembentukan DOB di Papua.

Memimpin rombongan DPR Papua, Wakil Ketua Yulianus Rumbairusy, mengatakan, aspirasi rakyat soal DOB diserahkan kepada Baleg DPR RI di Jakarta

Karel Kum menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua.

Diketahui, Forum Peduli DOB Provinsi Papua Tengah melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Rabu (13/4/2022).

Menurutnya, pembentukan Provinsi Papua Tengah dapat menyerap banyak tenaga kerja, khususnya di Mimika.

Yance bertindak sebagai ketua forum tersebut menyebutkan, pihaknya medukung pembentukan DOB di Papua, khususnya Provinsi Papua Tengah.

Diketahui, DPR RI sendiri telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan DOB Papua.

Masyarakat terbagi menjadi dua, yakni ada yang menyatakan dukung, namun tak sedikit pula menolak DOB.

Massa melakukan aksi demonstrasi soal pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Kantor Bupati Mimika, Papua.

Massa berkumpul di kantor bupati sekiranya pukul 10.25 WIT, dengan menggunakan mobil pikap dan truk.

Ketua BEM Uncen, Salmon Wantik, mengatakan, pihaknya lebih fokus mendorong isu-isu lokal di tanah Papua.

Dalam hal ini Mimika dibagi menjadi dua daerah administrasi, yakni Kabupaten Mimika dan Ibu Kota Timika.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved