Tolak DOB, Gubernur Lukas Enembe Dinilai Tak Merepresentasikan Seluruh Suara Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ketua Pemuda Adat Wilayah II Saireri Kabupaten Nabire Ali Kabiay menilai pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe, soal menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak merepresentasikan suara keseluruhan masyarakat.

Ia bahkan sangat menyayangkan seorang Gubernur Papua dapat berpihak pada satu kubu, dan tidak memperhatikan suara kelompok masyarakat lainnya yang mendukung DOB.

Baca juga: Kunjungi Biak, Moeldoko: Kolaborasi Kunci Utama Pengembangan Papua!

"Saya memandang pro dan kontra soal DOB di Papua adalah sesuatu hal yang wajar, dan menandakan demokrasi dan ruang berekspresi kita masih sehat, namun seorang gubernur seharusnya tak mengeluarkan pernyataan sepihak," kata Ali kepada Tribun-Papua.com, di Jayapua Senin (30/5/2022).

Ali berpendapat, masyarakat di Bumi Cenderawasih seharusnya dapat melihat DOB dalam perspektif yang positif dan jernih.

"Ini merupakan suatu anugerah dan berkah dari Tuhan bagi kita masyarakat Papua, karena tidak semua daerah di Indonesia dapat dimekarkan dengan mudahnya,"ujar Ali.

Baca juga: Jaga Silahturahmi Umat Beragama, DPRD Kabupaten Jayapura Rutin Gelar Halal Bihalal

Menurut dia, aspirasi menolak DOB di Papua selama ini datang dari sekelompok orang yang telah terkontaminasi ideologi yang berseberangan dengan Pancasila.

"Kita bisa menyampaikan pendapat di muka umum dan itu dijamin di negara ini, tetapi kebebasan bukanlah bersifat absolut, kalau menolak DOB dan ingin merdeka sambil membawa atribut separatis maka negara harus bertindak tegas," katanya.

Baca juga: Timnas Indonesia Berpeluang Dapat Jalan Pintas Lolos ke Piala Asia 2023, Ini 7 Syarat dari AFC

Terkait hal itu, ia meminta agar Pemerintah Pusat dapat memposisikan diri lebih condong kepada aspirasi masyarakat Papua yang mendukung DOB.

"Karena sejauh ini, aspirasi pro dan kontra soal DOB tidak pada dalam kadar ataupun status yang sama, karena kembali lagi kelompok yang menolak DOB telah disetting oleh pihak-pihak yang berlawanan dengan ideologi negara,"ujarnya.

Pihaknya menyarankan agar masyarakat Papua yang secara murni menolak DOB, dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik dan sampaikan alasan relevan.

Baca juga: Geser Ganjar Pranowo, Ternyata Jokowi Sebut ‘Ojo Kesusu’ terkait Capres Mengarah ke Eks Panglima TNI

Serta tidak berafiliasi dengan kelompok atau organisasi tertentu, yang secara nyata telah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tolong semangat persatuan itu dijaga, karena itu telah jelas diatur dalam Undang-undang,"katanya.

Menurut hematnya, terkait carut marut DOB, Ali berada dalam posisi mendukung penuh pemekaran Papua, dengan alasan sederhana yakni wilayah Papua yang amat luas dan baginya tak cukup 2 provinsi dalam membangun tanah besar di ujung timur Indonesia itu.

Baca juga: Dishub Papua Gelar Rapat Koordinasi, David Telenggen: Rumuskan Kebijakan 3 Sektor Perhubungan

"Kita butuh pemekaran, sehingga rentang kendali dipersempit, dan wilayah-wilayah yang selama ini terisolir bisa dibuka,"ujarnya.