HUT ke-17, KNPB Ingatkan Bangsa Papua Hormati Tanah dan Hak Penentuan Nasib Sendiri

Ringkasan Berita:

• HUT ke-17 KNPB: KNPB merayakan ulang tahun ke-17 di Sentani, sekaligus melantik pengurus wilayah baru.
• ​Konsisten Melawan Damai: Organisasi ini merefleksikan 17 tahun konsistensi perlawanan damai untuk penentuan nasib sendiri.
• ​Wanti-wanti Sertifikasi Tanah: KNPB menyoroti sertifikasi tanah oleh negara sebagai bentuk "penaklukan paling busuk" atas hak rakyat.
• ​Perkuat Basis: KNPB berkomitmen fokus di dalam negeri, memperkuat basis, dan melawan ancaman legal tersebut.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merayakan Hari Ulang Tahun ke-17 dengan cara beribadah, makan bersama, sekaligus melantik pengurus baru KNPB Wilayah Sentani, bertempat di lapangan Pasar Lama, Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, (19/11/2025).

KNPB mengangkat tema besar yakni '17 tahun Konsisten Melawan secara Demokratis untuk Menentukan Nasib Sendiri' dengan sub tema 'Merajut Persatuan, Memperkuat Basis, Menegakkan Revolusi Demokrasi Papua'.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu 'Hai Tanahku Papua', ibadah, menyanyikan lagu Mars KNPB, pembacaan sejarah KNPB sejak 2008-2025, dan pelantikan KNPB Wilayah Sentani, diakhiri dengan makan bersama.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KNPB Agus Kossay mengatakan, perayaan ulangtahun ini bertujuan merefleksikan perjalanan panjang KNPB. Walaupun masih berusia remaja, tetapi dari sisi perlawanan KNPB memberikan sejumlah kemajuan dalam mendidik rakyat juga membangun konsolidasi nasional dan internasional, bahkan konsolidasi rakyat di Papua dinilai telah berkembang.

Baca juga: 186 Bacalon Pilkakam di Biak Ikut Tes Tertulis Seleksi Tambahan

Namun tak dipungkiri Kossay, KNPB juga menghadapi pelbagai tantangan yakni gugurnya anggota KNPB hingga mencapai 40 orang demi mempertahankan gerakan damai di Papua. Kossay mengatakan perlawanan damai KNPB di wilayah perkotaan mengandalkan pengeras suara, mik, dan spanduk. Itu merupakan senjata melawan kolonialisme Indonesia yang tetap konsisten hingga hari ini.

"Bagi kami di Papua konsisten sampai kita masuk di tahun ini, ini merupakan sikap dan militansi terhadap penindasan di Papua oleh kolonialisme Indonesia. Jadi bagi kami membangun refleski juga membangun emosional bersama di HUT ini, membangun kesadaran lebih luas, [termasuk] mereka yang ada di 'Rimba Raya' berjuang," katanya.

"Karena tujuan hanya satu hak penentuan. nasib sendiri bagi bangsa Papua, itu cita-cita leluhur bagi bangsa ini ada disitu."

Kossay mengemukakan, kondisi Papua saat ini, kritis dan tidak baik-baik saja, dimana negara membungkam semua ruang serta menindas orang Papua dari berbagai aspek kehidupan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, tanah-tanah diambil alih dengan kekuatan militer. 

Baca juga: Global Citizenship of Indonesia, Terobosan Imigrasi Untuk Kewarganegaraan Ganda

Bahkan ancaman baru bagi rakyat yakni negara tengah melakukan sertifikasi atas tanah-tanah milik rakyat. Kossay pu mewanti-wanti agar Papua tak bernasib sama dengan Suku Aborigin di Australia.

"Ini ancaman bagi rakyat Papua. Belum ada itu saja, rakyat sudah jual tanah, [sekarang banyak tanah] ini bukan milik kita. Anak cucu kita kemana nanti," tanyanya.

Kossay mengatakan, itu sebabnya KNPB membangun penyadaran supaya tanah-tanah tidak boleh dijual atau dilepas oleh rakyat. Bangsa yang besar itu, kata Kossay, harus menghormati nilai-nilai budaya yakni tanah, manusia, dan eksistensinya sebagai salah satu bangsa yang bisa menentukan nasib sendiri.
Sementara itu, Juru Bicara Internasional KNPB Viktor Yeimo mengatakan, setiap generasi memiliki sejarahnya masing-masing, sejarah KNPB dimulai pada 2008, dengan melanjutkan tombak yang ditinggalkan oleh Presidium Papua Theys Hiyo Eluay.

"Kami juga melanjutkan suara-suara hutan belantara, yang tidak terdengar di media-media," ujarnya.

Baca juga: Kadin Papua Persiapkan Rapat Akbar Pada November Untuk Bahas Ekonomi Masa Depan

Viktor mengatakan, jika dibandingkan dengan perjuangan beberapa tahun silam, hari ini semua orang bisa dengan mudah mengakses berbagai macam platform media sehingga mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Berbeda dengan dahulu dimana orangtua-tua yang mau keluarkan kata Papua saja harus ditangkap bahkan dipenjara.