Masih Ingat Lukas Enembe? Dulu Kampanye Pemekaran Wilayah Papua, Kini Justru Menolak: Ada Apa

Agus menambahkan, sejumlah tokoh senior Papua menilai bahwa kemenangan Lukas dan mendiang Klemen Tinal merupakan hasil kampanye yang mengemukakan isu tentang pemekaran provinsi.

Keduanya meraup suara lebih dari 50 persen dari kampanye tersebut.  

"Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, di mana salah satunya, yakni Pegunungan Tengah dengan Wamena sebagai ibu kota," lanjut Agus.

Publikasi media digital merekam pula jejak dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran sebagai cara mengakselerasi pembangunan Papua.

Salah satunya dimuat dalam siaran pers yang diberitakan oleh sejumlah media massa pada 15 September 2019 yang mengusulkan gagasan pemekaran wilayah Papua.

Sebagaimana diberitakan Bumipapua.com yang selanjutnya dipublikasikan kumparan.com, Lukas Enembe saat itu memberikan saran kepada pemerintah untuk memekarkan Papua menjadi tujuh provinsi.

Pemekaran tujuh provinsi tersebut, menurut Lukas, disesuaikan dengan tujuh wilayah adat yang tersebar di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: LBH Ini Sebut 20 Demonstran Terluka dalam Demo Tolak Pemekaran Papua

Ketujuh wilayah adat yang dimaksud adalah lima wilayah adat di Provinsi Papua, yakni Tabi atau Mamta, Saireri, Meepago, Anim HA, dan Lapago.

Sementara itu, dua wilayah adat lainnya berada di Papua Barat, yakni Domberai dan Tambrauw.

Dalam catatan Agus, Lukas bahkan sudah gencar menyuarakan pemekaran Papua sejak 2010.

Sebagai bupati yang dipilih menjadi ketua Asosiasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Papua, Lukas saat itu mengajukan pembentukan provinsi baru.

Usulan tersebut untuk menindaklanjuti sikap pemerintah pusat, yang tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk menjadikan kawasan Pegunungan Tengah sebagai kawasan infrastruktur untuk membuka isolasi.

Agus mengatakan, kawasan Pegunungan Tengah saat itu menghadapi persoalan serius, salah satunya adalah aksesibilitas transportasi dan kemiskinan.

Mengutip pernyataan Lukas, Agus menyebutkan bahwa sebesar 70 persen dari 1,2 juta penduduk asli Papua di kawasan tersebut masuk dalam kategori penduduk miskin.

Meski saat itu pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, Lukas yakin pemerintah pusat akan merestui pendirian provinsi baru.