Laporan AMAN: 8,5 Juta Hektar Tanah Adat di Indonesia Dirampas, 672 Warga Dikriminalisasi

Selain pencapaian 5 tahun terakhir, AMAN uga memberikan rekomendasi sebagai tindak lanjut. 

"Sebagai salah satu rekomendasi, perlunya dilakukan pemetaan partisipastif wilayah adat dimasukkan sebagai layanan dasar organisasi."

"Sehingga sumber pendanaan untuk mendukung PPWA di komunitas masyarakat anggota AMAN dimasukkan sebagai dana khusus organisasi (core fund)," jelasnya. 

Kemudian, peta wilayah adat menjadi kewajiban anggota KMAN, sehingga perlu diatur dalam AD/ART atau melalui aturan dan kebijakan resmj organisasi.

Lalu, peta wilayah adat menjadi syarat komunitas masyarakat adat (calon anggota) yang mendaftar sebagai anggota AMAN.

"Jika belum ada peta, maka harus ada komitmen untuk menyelesaikan peta wilayah adatnya dalam kurun waktu 2 tahun," tuturnya. 

Di akhir laporannya, Rukka menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota AMAN, para kader, unit usaha, kader penggerak ekonomi, adat, pendidikan. 

Baca juga: Tata Tertib Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI Disahkan, Sempat Terjadi Perdebatan Serius

"Inilah hasil kerja kita selama 5 tahun terakhir, terimakasih banyak untuk pelayanan dan kerja kerasnya selama ini," tutup Rukka.

Sekadar diketahui, dalam rangkaian rapat pleno KMAN VI ini berlangsung sepanjang hari, dimulai dengan rundown pleno pengesahan qourum KMAN VI, pleno pengesahan tata tertib, sesi istirahat, pleno pengesahan agenda sidang, dan pemilihan pimpinan sidang tetap.

Kemudian dilanjutkan laporan pertanggungjawaban Sekjend Aman, Dammanas, dan berakhir dengan pembagian komisi-komisi.

Sekadar diketahui, rapat pleno KMAN VI berlangsung mulai Kamis, 27 Oktober sampai Minggu, 30 Oktober 2022. (*)