Pemilu 2024 di Jayawijaya Potensi Konflik Antarwarga, ini 5 Pesan dari Paskalis Kossay

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Arny Hisage

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Potensi konflik antarwarga dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Jayawijaya, Papua Pegunungan, sangat besar. 

Hal itu disampaikan oleh Tokoh Intelektual Jayawijaya dan juga seorang politisi Indonesia asal Papua Pegunungan, Paskalis Kossay kepada Tribun-Papua.com, Selasa (5/3/2024) di Wamena.

Baca juga: Paskalis Kossay Prihatin, Jawawijaya Diklaim Sebagai Daerah Pelaksanaan Pemilu Terburuk di Indonesia

Paskalis menilai, dinamika politik selama pemungutan suara hingga rapat pleno penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya terus memanas, dan cenderung berdampak terhadap konflik horisontal antarsesama warga pendukung caleg.

"Bukti awal sudah terjadi di Distrik Wouma pada tanggal 3 Maret 2024 ) kemarin, satu orang kena panah masuk rumah sakit," ujarnya.

Paskalis menjelaskan, hari ini ada beberapa distrik yang  rapat plenonya terpaksa ditunda karena kondisi lapangan terjadi saling serang seperti di Distrik Silokarno Doga.

"PPD pun  belum bisa menggelar pleno karena warga saling serang. Ada beberapa distrik lainnya bertahan argumennya masing-masing hingga hari ini belum bisa dilakukan pleno tingkat distrik, ini sangat berbahaya dalam kehidupan masyarakat," katanya.

"Potensi konflik antar warga sangat besar, apakah kondisi ini terus dibiarkan agar warga saling bunuh, hal-hal seperti pihak penyelenggara dalam hal KPU dan Bawaslu segera mengambil tindak tegas agar tidak boleh terjadi konflik antara masyarakat," imbuh dia. 

Baca juga: Paskalis Kossay: Kemenparekraf Segera Klarifikasi Penggunaan Koteka di Papua Street Carnival

Berikut 5 hal penting solusi bijak yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara maupun para caleg antara lain:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten segera melakukan rapat koordinasi menyikapi situasi lapangan yang semakin tidak terkendali ini.

2. Segera tarik semua kotak suara dari sejumlah Distrik yang masih belum diplenokan ditingkat Distrik, dan rapat pleno dipusatkan dikota wamena.

3.  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten harus tegas, memberhentikan/memecat oknum anggota PPD nakal yang mempermainkan suara rakyat.

4. Jika terbukti tindakan oknum tersebut melanggar ketentuan pidana Pemilu, harus dilimpahkan untuk proses hukum.

5. Para Caleg harus mampu mengendalikan emosi massa pendukung dengan mengedepankan nilai demokrasi dan kepentingan umum.

Paskalis Kossay juga meminta kepada pihak penyelenggara dan keamanan segera mengambil langkah-langkah kongkret untuk mengamankan situasi yang terjadi di Kota Wamena, khususnya masyarakat yang membawa senjata tajam berkeliaran dalam kota Wamena.