Polemik Rencana Program Transmigrasi di Papua

TRIBUN-PAPUA.COM - Rencana program transmigasi di Papua menuai polemik.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman sempat mengatakan bahwa ia mendapatkan arahan untuk melakukan transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua.

Dilansir Kompas.com, Iftitah mengatakan rencana program transmigrasi akan dilaksanakan pemerintah untuk menggarap lahan food estate di Papua.

Ia menjelaskan, proyek tersebut akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga Kementerian Transmigrasi akan mendukungnya melalui program transmigrasi lokal.

Baca juga: 500 Polisi Amankan Demo KNPB Tolak Transmigrasi, 1 Perwira Kena Luka Saat Bubarkan Massa

Tak Ada Pemindahan Penduduk dari Luar Papua ke Papua 

Iftitah mengatakan, program transmigrasi di Papua bukan berupa pemindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua.

Menurutnya, hal itu tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan sejumlah aturan.

"Secara regulasi baik undang-undang pemerintah daerah, undang-undang transmigrasi maupun peraturan daerah masing-masing provinsi setempat di Papua, melakukan penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi,” ujar Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (5/11/2024), seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: BREAKING NEWS: KNPB Gelar Demo Tolak Program Transmigrasi di Papua

Iftitah menyebutkan, program transmigrasi yang mungkin dilakukan adalah memindahkan masyarakat yang sama-sama berasal dari Papua.

Pihaknya juga bakal fokus melakukan revitalisasi untuk 10 kawasan transmigrasi di Papua.

Baca juga: Ribka Haluk: Transmigrasi dari Tempat Lain ke Papua Tidak Benar

“Program yang paling mungkin jika dibutuhkan adalah melaksanakan transmigrasi lokal dan revitalisasi 10 kawasan transmigrasi di Papua,” ujar dia. 

Iftitah juga menekankan bahwa transmigrasi lokal di Papua bisa dilakukan jika ada kondisi yang sangat diperlukan. 

Mekanismenya pun harus melibatkan pemerintah daerah untuk saling bekerja sama. 

“Jika dibutuhkan, transmigrasi yang akan dilakukan adalah transmigrasi lokal yakni memindahkan penduduk dalam satu wilayah Papua bukan mendatangkan penduduk dari luar wilayah Papua,” kata Ifititah. 

“Hal ini pun dengan catatan harus ada kerja sama antar daerah, baik pemerintah daerah yang menyediakan lahan transmigrasi dengan pemerintah daerah yang menyediakan transmigran, penduduk setempat,” ujar dia. 

Iftitah pun mengeklaim bahwa sejak tahun 2004 sebenarnya program transmigrasi lokal di Papua sudah dilakukan. 

“Artinya tidak ada lagi penduduk luar Papua yang datang ke Papua,” imbuh dia.

Baca juga: Majelis Rakyat Papua Selatan Tolak Program Transmigrasi Presiden Prabowo Subianto

Picu Berbagai Penolakan

Rencana program transimigrasi di Papua menuai penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan turut disuarakan oleh kalangan mahasiswa.

Dilansir Kompas.com, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Badan Koordinasi Mahasiswa Papua (BKMP) se-Kalimantan melakukan aksi penolakan di Kota Palangkaraya pada Rabu (6/11/2024).

Mereka menolak rencana program transmigrasi yang akan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Papua.

Baca juga: 500 Polisi Amankan Demo KNPB Tolak Transmigrasi, 1 Perwira Kena Luka Saat Bubarkan Massa

Semnetara di Kota Jayapura, ratusan mahasiwa Papua yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura sempat menggelar aksi pada Senin (4/11/2024). 

Aksi penolakan juga dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah titik di Kota Jayapura pada Jumat (15/11/2024).

KNPB menilai transmigrasi merupakan ancaman serius bagi keberadaan orang asli Papua (OAP). 

Baca juga: Pj Gubernur Papua Selatan Tekankan Pentingnya Bidang Transmigrasi 

Wamendagri Minta Publik Tak Salah Kaprah

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa program transmigrasi ini bukan berupa memindahkan masyarakat dari luar Papua ke wilayah Papua.

Hal itu dia sampaikan merespons munculkan berbagai penolakan terkait rencana program transmigrasi di Papua.

"Itu sudah salah menilai," kata Ribka Haluk di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa, (12/11/2024).

Ia juga mengatakan bahwa isu soal pemindahan masyarakat dari luar Papua ke wilayah Papua tak pernah dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menteri Iftitah Bilang Tak Ada Rencana Transmigrasi dari Luar Papua ke Papua