DPRK Jayawijaya Minta Honorer Tidak Dikeluarkan Sebab Layanan Kesehatan-Pendidikan Memprihatinkan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya Agus Logo, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait kondisi pendidikan dan kesehatan di wilayah Jayawijaya setelah melakukan kunjungan kerja, Selasa (06/5/2025). 

Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk minimnya tenaga pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas yang masih tidak memadai.

Baca juga: Puluhan Saringan Drainase Jalan Poros SP 5 Timika Digondol Maling, Dijual Murah ke Rongsokan?

Dalam sektor pendidikan, Agus Logo menilai bahwa SD YPPK Hepuba telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan antusiasme tinggi dari siswa dalam menerima pelajaran dan kinerja guru yang semakin baik. Ia berharap sekolah ini dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam menerapkan sistem pendidikan sepanjang hari, guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten ini.

"Kami melihat SD YPPK Hepuba sudah berjalan baik. Semoga ini bisa menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lainnya, karena pendidikan sangat menentukan masa depan generasi kita," ujar Agus Logo.

Baca juga: Detik-detik Pembacokan Prajurit TNI di Ilaga Kabupaten Puncak Papua, Pelaku Diduga OPM

Ia mendapat masukan dari pemuda-pemudi di Yagara yang menginisiasi pembangunan PAUD, untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Inisiatif ini muncul dari kesadaran generasi muda yang ingin berkontribusi terhadap peningkatan pendidikan bagi adik-adiknya.

“Mereka ingin membangun PAUD sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi mendatang. Pemerintah harus mendukung aspirasi ini dan memastikan fasilitas pendidikan tersedia di semua wilayah, kata Agus Logo.

Baca juga: Hotel Mercure Jayapura Gelar Fashion Show, Angkat Batik Khas Papua

Pada kunjungan, dia menemukan permasalahan serius di Puskesmas Asologaima yang merupakan Puskesmas rujukan dengan fasilitas rawat inap untuk lima distrik, yakni Distrik Wame, Pyramid, Muliama, Silokarnodoga dan juga Distrik Asologaima.

Meski memiliki cakupan layanan yang luas, Puskesmas Asologaima masih kekurangan tenaga medis, serta menghadapi keterbatasan peralatan medis, kendaraan operasional, dan ruang inap yang tidak memadai. Bahkan, obat-obatan masih berserakan di lantai, karena keterbatasan ruang penyimpanan yang membuat pelayanan semakin sulit.

Baca juga: Petugas Karantina Papua Gagalkan Penyelundupan Tiga Ekor Kangguru Tanah Lewat Pelabuhan Jayapura

"Petugas medis kewalahan, karena tidak ada kendaraan operasional, sementara jangkauan layanan sangat luas. Kami telah menerima laporan dari Kepala Puskesmas yang berulang kali mengusulkan permintaan kepada Dinas Kesehatan, namun hingga kini belum ada tanggapan," ungkapnya.

Dalam kunjungannya, Komisi C juga menemukan bahwa Puskesmas Asologaima memiliki ruangan besar yang baru dibangun, tetapi belum digunakan, serta sampah medis yang tidak terkelola dengan baik. Tempat tidur pasien yang tersedia pun tidak memadai, bahkan beberapa masih menggunakan rangka besi tanpa alas yang layak.

Baca juga: YPMAK Apresiasi Hal Positif Pelatihan Pengembangan SDM Orang Asli Papua

“Ada ruangan baru yang sudah dibangun, tetapi belum digunakan. Pemerintah perlu mengevaluasi hambatan ini, karena dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan cukup besar,” katanya.

DPR meminta pemerintah daerah merevisi kebijakan pemutusan tenaga honorer, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, mengingat banyaknya kekurangan tenaga kerja di lapangan. Ia menegaskan bahwa tanpa peningkatan tenaga medis dan pendidikan, Wamena tidak akan berkembang dengan baik.

Baca juga: OPM Tuding TNI Lancarkan Serangan Bom di Puncak Papua Tengah, Seorang Pelajar Tewas: Tubuhnya Hancur

"Jika tenaga kesehatan dan pendidikan tidak diaktifkan kembali, dampaknya besar. Banyak warga akan kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, dan pendidikan anak-anak akan semakin terhambat. Kami meminta Bupati Jayawijaya untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini," tegasnya.

Dengan berbagai temuan ini, Komisi C DPRK Jayawijaya berharap Pemerintah segera mengambil tindakan konkret, terutama terkait tenaga kerja honorer, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun. Jika tidak, layanan di Jayawijaya akan terus menghadapi tantangan berat.

Baca juga: Wagub Papua Pegunungan Bahas Konektivitas Daerah Terpencil Dengan PUPR

"Kami meminta Pemerintah melihat masalah ini secara serius. Pendidikan dan kesehatan adalah kunci bagi kemajuan daerah, dan perlu perhatian lebih untuk meningkatkan dua sektor ini,"Pungkas Agus Logo.(*)