2.000 Pengungsi Lanny Jaya Tolak Pulang Sebelum TNI Ditarik dari Kampung

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Suasana haru menyelimuti Distrik Melagu, Kabupaten Lanny Jaya, ketika rombongan Komisi V DPR Papua Pegunungan bersama pimpinan dewan tiba di lokasi pengungsian.

Kedatangan mereka disambut dengan nyanyian ratapan dan tangisan oleh ratusan pengungsi yang masih bertahan di dua honai dan dua tenda bantuan pemerintah.

Para pengungsi dengan tegas menyatakan tidak akan kembali ke kampung halaman mereka selama masih ada aparat TNI di wilayah tersebut.

Baca juga: Pemkab Lanny Jaya Salurkan BLT Untuk Masyarakat Werime di Distrik Yiginua

“Kami minta mereka (TNI) harus segera ditarik dari kampung kami. Kami mau kembali ke rumah, tapi kalau masih ada mereka, kami tidak akan kembali. Semua masyarakat, anak-anak, bapak, ibu, semua takut,” ujar salah satu perwakilan pengungsi yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan, bila tidak ada langkah pemerintah dalam waktu dekat, maka mereka akan tetap tinggal di lokasi pengungsian hingga akhir tahun.

“Kalau tidak, ini tinggal dua bulan lagi Desember. Kami bisa saja ada di sini sampai Desember. Jadi tolong pemerintah datang dan keluarkan mereka,” katanya dengan suara bergetar menggunakan bahasa daerah.

Baca juga: Persipura Jayapura Siap Hadapi Barito Putera Besok, Rahmad Darmawan: Pemain dalam Kondisi Tempur

Menurutnya, kehadiran aparat TNI membuat warga takut untuk kembali ke kebun dan hutan tempat mereka biasa berburu dan bercocok tanam. “Yang kami sampaikan ini sudah mewakili semua pengungsi di sini,” tegasnya.

Selain soal keamanan, mereka juga mengeluhkan kondisi kekurangan makanan dan minuman selama berada di pengungsian.

“Kami minta pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menjamin kebutuhan kami selama di pengungsian,” ujarnya. Ia menyebut, saat ini jumlah pengungsi di wilayah itu mencapai sekitar 2.000 jiwa.

Baca juga: Yunus Wonda Lantik Kepala OPD, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jayapura

Kehadiran aparat militer di kampung membuat aktivitas warga tidak lagi normal. Mereka tidak dapat ke kebun, berburu, ataupun beribadah seperti biasa.

“Hari ini masyarakat tidak ke kebun dan ke rumah mereka karena kehadiran TNI,” tambahnya.

Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Nduga. Aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan pun lumpuh total, membuat banyak anak-anak tidak lagi mengikuti proses belajar mengajar.

Baca juga: Hari Ini 15 Distrik di Mimika Akan Dilanda Hujan Ringan

Intelektual Distrik Melagi, Nioluen Koutoki, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan provinsi bersama DPR perlu segera membahas penarikan pasukan dari kampung-kampung masyarakat.

“Masyarakat yang tinggal di kampung setiap hari berburu, berkebun, dan pergi beribadah. Sudah 16 hari mereka tidak kembali ke rumah. Pemerintah harus segera ambil tindakan tegas untuk menarik aparat militer dari kampung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, menegaskan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Lanny Jaya, tetapi juga di berbagai wilayah pegunungan lain.

“Kondisi ini bukan hanya di Lanny Jaya. Hampir di seluruh wilayah pegunungan masyarakat hidup dalam ketakutan. Negara harus hadir untuk melindungi, bukan membuat rakyat trauma,” tegasnya.

Baca juga: Yunus Wonda Lantik Kepala OPD, Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jayapura

Komisi V berjanji akan membawa hasil temuan dan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti melalui rapat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Langkah itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan dasar di wilayah konflik.

Sementara itu Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan Ironi Kogoya menegaskan bahwa aspirasi ini telah diterima dan didengar langsung oleh tiga fraksi yang tergabung dalam komisi 5 sehingga pihaknya bersama para anggota dewan akan membicarakan hal ini ke pemerintah provinsi dan selanjutnya akan melakukan sejumlah tahapan.

"Hari ini kami dari tiga fraksi sudah hadir yang akan membicarakan masalah ini sehingga kami dari komisilima juga akan berupaya untuk menyampaikan ke pemerintah provinsi pemerintah kabupaten dan terakhir akan disampaikan ke panglima karena mereka yang memiliki kewenangan," katanya.

Dalam kesempatan itu juga para ketua dan anggota DPR memberikan sejumlah penguatan kepada para pengungsi dan menyerahkan sejumlah bantuan bahan makanan.

Baca juga: Bulog Papua Pastikan Stok Beras Aman Hingga Akhir Tahun

Dari pantauan Tribun-Papua.Com, hingga kini aparat TNI masih berada di lokasi penyerbuan yang terjadi pada 5 Oktober lalu. Saat itu, pasukan dilaporkan melakukan penyerbuan ke permukiman warga pada hari Minggu pukul 08.20 WIT, bertepatan dengan pelaksanaan ibadah perjamuan kudus.

Akibatnya, jemaat panik dan berhamburan keluar gereja, hingga tidak lagi berani mengikuti ibadah sampai hari ini. Aktivitas bertani, berburu, dan berkebun tidak dapat dilakukan lagi karena rasa takut.(*)