DPRK-Pemkab Biak Sahkan APBD 2026, Defisit Anggaran Rp49,5 Miliar

Ringkasan Berita:DPRK Kabupaten Biak Numfor menutup secara resmi sidang paripurna dalam rangka pembahasan Raperda APBD tahun 2026 dan Raperda RPJMD tahun 2025 - 2029 Kabupaten Biak Numfor. Bupati mengatakan, APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja operasional pemerintahan, mendukung pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Provinsi Papua resmi menutup sidang paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Biak, Noak Krey, didampingi ketua dan wakil ketua serta dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra dan jajaran, unsur TNI-Polri, forkopimda dan juga ketua-ketua organisasi wanita. 

Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, dalam pidatonya menyampaikan bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya risiko defisit yang signifikan. Namun, pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar struktur APBD tetap sehat.

Baca juga: Disbudpar Papua Dorong Sanggar Seni di Biak Kembangkan Teater

“Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan belanja yang telah ditetapkan, sehingga terjadi defisit anggaran akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Kondisi ini menyebabkan sebagian beban belanja tahun 2025 terbawa ke tahun anggaran berikutnya,” ujar Bupati dalam penutupan sidang, di Ruang Sidang Gedung DPRK Biak, Rabu, (12/11/2025) malam

Menurutnya, kebijakan APBD 2026 difokuskan pada penyehatan fiskal daerah, pengendalian belanja, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar struktur keuangan daerah kembali seimbang, rasional dan berkelanjutan.

Hasil pembahasan bersama DPRK Biak Numfor menetapkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp1,3 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,4 Triliun. Dengan demikian, terjadi defisit anggaran sebesar Rp.49,5 miliar.

Baca juga: Bupati Biak Luncurkan Aplikasi KAMAM dan Ambulans Laut pada Momen HKN

Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp75,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25,5 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp49,5 miliar.

Bupati juga menjelaskan bahwa APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja operasional pemerintahan, mendukung pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. 

Pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi, peningkatan ketahanan pangan, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Kronologis Warga Meninggal Usai Dipukul-Ditembak Anggota Kodim Jayawijaya

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRK Biak Numfor atas kerja sama dan komitmen dalam pembahasan kedua raperda tersebut.

“Raperda APBD 2026 dan RPJMD 2025 – 2029 bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun Biak Numfor yang sejahtera dan berdaya saing. Kita ingin memastikan setiap warga merasakan hasil pembangunan secara adil dan inklusif. Mari kita kawal bersama setiap program pembangunan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan program prioritas nasional Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, dan Pembangunan 3 Juta Rumah Rakyat, yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.(*)