Kementerian PUPR Minta Biak Siapkan Administrasi Lahan Sekolah Rakyat

Ringkasan Berita:

• Rapat Persiapan Sekolah Rakyat: Pemda Biak Numfor bertemu tim Kementerian PUPR membahas administrasi pembangunan Sekolah Rakyat.
• Jadwal Pembangunan: Pembangunan Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Desember 2025.
• Lokasi dan Luas Lahan: Sekolah Rakyat Biak akan dibangun di Biak Timur di atas lahan seluas 10 hektar.
• Proyek Serentak: Kementerian PUPR juga akan membangun Sekolah Rakyat di wilayah lain secara bersamaan, yaitu Sarmi dan Jayapura.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mempercepat penyelesaian dokumen administrasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), menindaklanjuti kunjungan Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu. 

Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat utama agar pekerjaan konstruksi dapat dimulai pada Desember tahun ini.

Baca juga: Lampu Merah Nabire Mati Sebulan, Kecelakaan Lalin Mengintai

Koordinator Tim Kementrian PUPR, Gharda Satria Fadila menegaskan, pembangunan SR di Biak direncanakan berjalan bersamaan dengan Kabupaten Jayapura dan Sarmi dalam satu paket pekerjaan. Karena itu, kesiapan administrasi setiap daerah sangat menentukan proses selanjutnya. 

"Jika seluruh persyaratan disiapkan dengan baik, pembangunan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya saat ditemui di Biak pekan kemarin.

Dikatakan bahwa, pemerintah daerah telah menyediakan lahan sekitar 10 hektare di wilayah Biak Timur dan terus melengkapi izin lingkungan serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan verifikasi. Pembangunan nantinya mencakup gedung bertingkat sebagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Pusat Salurkan Ternak Babi dan Pakan Untuk Kepala Suku Paniai

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zacharias L. Mailoa memastikan pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh permintaan PUPR melalui koordinasi intensif dengan OPD teknis. 

"Kami komitmen untuk menyelesaikan dokumen yang diminta agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung sesuai rencana,” katanya.

Diharapkan percepatan administrasi ini berdampak pada kelancaran pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program nasional yang mendukung peningkatan layanan pendidikan di daerah.(*)