Pemkab Biak Harap Tidak Ada PSU Gubernur Setelah 6 Agustus

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor, Provinsi Papua menggelar kegiatan coffee morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU dan Bawaslu Biak Numfor dalam rangka memperkuat sinergi antar lembaga daerah dan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sekaligus membangun komunikasi yang efektif menjelang pelaksanaan agenda pemerintahan dan demokrasi ke depan.

Baca juga: Bobol Ratusan Rekening, Eks Pegawai BRI di Biak Ditahan Jaksa: Dana Rp942 Juta Habis Foya-foya

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, Panglima Koopsud III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D., S.Sos., M.M., M.Han., Danlanud Manuhua Biak Marsma TNI DR Hery Kris Drihandaka, Wakapolres Biak Numfor Kompol Stella Wilhelmina Suruan,S.I.P, Dandim 1708/BN Letkol Inf Marsen Sinaga, S.Hub.Int., M.Han.

Selain itu, Ketua KPU Joey Nicolas Lawalatta, Ketua Bawaslu Simon Y. Mandowen, sejumlah pimpinan OPD dilingkup pemda Biak Numfor. 

Baca juga: TPA Waibron Jayapura Dipalang, Sampah Dibuang Lagi ke TPS Doyo

Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra dalam arahannya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sangat bermakna untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

“Pertemuan ini tentunya sangat bermakna untuk bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawab kita selaku abdi negara, khususnya kita semua yang diberikan amanah baik di pemerintahan sipil, maupun TNI-Polri, untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dari pusat hingga ke daerah,” ujarnya saat coffee morning di Gedung Negara, Senin (21/7/2025) 

Baca juga: Masyarakat Palang Jalan Masuk TPA Waibron, Desak Pemerintah Bayar Rp 7 Miliar 

Bupati menyebutkan bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam coffee morning tersebut adalah terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 mendatang.

“Dengan waktu dua minggu ke depan, dibutuhkan konsentrasi penuh untuk melaksanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi jalannya PSU. Kita berharap khusus di Biak, PSU dapat berjalan dengan aman dan tertib. Kita juga berharap PSU ini cukup dilakukan sekali, dan bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar diamanahkan oleh masyarakat, khususnya yang ada di Papua,” tegasnya.

Baca juga: Lulus Kuliah Bingung Cari Kerja? Ini 6 Langkah Awal yang Bisa Kamu Lakukan

Sementara itu, Ketua KPU Biak Numfor, Joey Nicolas Lawalatta menyampaikan pentingnya peran semua pihak dalam menyukseskan PSU, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

“Kami berharap peran serta semua pihak, terutama pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Karena ini ranah politik, maka seharusnya dipandang sebagai peluang, bukan ancaman. Jika PSU ini berjalan baik, maka proses mempertahankan kursi dalam dapil di 2029 akan semakin kuat. Tapi kalau indikator PSU tidak berjalan baik, partisipasi publik di kontestasi berikutnya bisa terdampak,” jelasnya.

Baca juga: Sidang Kasus Penembakan Thobias Silak Ditunda, Hakim Diminta Periksa Komandan Cartenz

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi strategis dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di Biak Numfor, khususnya menjelang pelaksanaan PSU di Provinsi Papua.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang dilakukan pada 27 November 2024 terpaksa harus diulangi atau melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025 mendatang, setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi salah satu calon wakil gubernur, Yermias Bisay karena dinilai tidak jujur dalam memenuhi syarat pencalonan.

Baca juga: Masyarakat Adat Tolak Tambang Nikel di Gunung Cycloops Jayapura, Ini Respons Bupati

Akibatnya, calon Gubernur Benhur Tommy Mano harus mencari pengganti calon wakil lain untuk melawan calon Gubernur dan Wakil, Mathius Fakhiri bersama Aryoko Rumaropen.

Benhur Tommy Mano kini berpasangan dengan Constant Karma, yang merupakan mantan penjabat gubernur, mantan wakil gubernur dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.

Baca juga: Guberur Tabo Ajak 8 Kabupaten Kirim Hasil Pertanian ke Pesisir Papua

Pilkada papua pada 2024 saat itu telah berlangsung lancar, aman dengan dukungan alokasi dana yang cukup besar yaitu sekitar Rp115 miliar. Pada PSU kali ini pemprov Papua menyerahkan dana hibah sebesar Rp165,95 miliar. (*)