TAG
tanah adat
-
Teddy Wakum dan Dina Danomira Ungkap Ancaman terhadap Hutan Papua di COP30 Brasil
Proyek perluasan lahan berskala besar di Papua Barat menjadi ancaman serius bagi masyarakat adat.
Selasa, 18 November 2025 -
Pemilik Ulayat Palang Buper Waena, Tuntut Ganti Rugi Lahan 41 Hektare
“Dari awal bapak sudah berikan tanah ini untuk kepentingan negara. Tahap pertama, pemerintah
Kamis, 4 September 2025 -
Wakil Gubernur Deinas Geley: Masyarakat Papua Tengah Setop Jual Tanah
Menurut Deinas, soal hal tersebut, masyarakat Papua Tengah bisa belajar dari Bali maupun Jogja.
Selasa, 8 Juli 2025 -
Memaksimalkan Tata Letak Kota Wamena Dengan Bangunan Bertingkat Untuk Efisiensi Lahan
Sebagai pusat aktivitas di Jayawijaya, Wamena memiliki potensi besar untuk menjadi model tata kota berkelanjutan. Namun, tantangan seperti infrastrukt
Rabu, 9 April 2025 -
MRP Papua Pegunungan Heran Ada Calon Dewan 'Gadai' Tanah Adat Demi Kursi Jalur Pengangkatan
Para calon ini, yang berkampanye dengan janji melindungi tanah adat, justru diduga melakukan lobi politik untuk menyerahkan lahan kepada pemerintah.
Senin, 7 April 2025 -
Senator Lis Tabuni Dukung Usulan Kajian Regulasi Tanah Ulayat Puncak Jaya
"Saya sangat menghormati dan mendukung langkah yang dilakukan oleh tim regulasi mahasiswa ini. Kajian ini merupakan bagian penting dalam perlindungan
Sabtu, 5 April 2025 -
Pesan Mathius Awoitauw Dalam Dialog Publik Lindungi OAP: Jangan Pernah Menjual Tanah Adat
Bagi saya, Orang Asli Papua dan masyarakat adat itu tidak bisa dipisahkan. Orang Papua yang punya marga tentunya ada tanah adatnya
Rabu, 21 Agustus 2024 -
Masyarakt Adat Papua Kalah hingga Jadi Penonton, Senator: Pemerintah Daerah Harus Tanggung Jawab
Pengadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat hutan.
Kamis, 6 Juni 2024 -
Suku Awyu dan Moi Menangis, Tanah Adatnya Dirampas Perusahaan Sawit: Apakah Papua Masih Bagian NKRI?
Sudah cukup lama komunitas masyarakat adat tersebut memperjuangkan tanah leluhurnya. Namun, negara seolah tak memperdulikan mereka.
Selasa, 4 Juni 2024 -
Puskesmas Khomba Waliyauw Masih Dipalang, Pemkab Jayapura: Proses Mediasi Berjalan Alot
Hingga saat ini Puskesmas Khomba Waliyauw belum beroperasi, pelayanan sementara masih dialihkan ke Puskesmas Sentani.
Rabu, 15 Mei 2024 -
Anggota MRP Pokja Adat Jaring Aspirasi Masyarakat Adat Sarmi
Pemerintah Sarmi sudah melakukan pemetaan RTRW, namun Dewan Adat belum menyelesaikan masalah batas wilayah adat dari 5 suku besar.
Sabtu, 4 Mei 2024 -
Lindungi Tanah Adat, Ruang Kelola Bagi Anak Papua dalam SDA dan Pengembangan Kawasan Industri
Kemitraan antara HPH dan masyarakat adat serta pengusaha kayu anak Papua juga mesti diatur agar anak Papua dapat maju dalam usaha kayu.
Jumat, 27 Oktober 2023 -
Ada Kesalahpahaman Generasi Muda Papua soal Ganti Rugi Atau Pelepasan Tanah Adat
pemalangan oleh masyarakat adat merupakan akumulasi kekesalan masyarakat terhadap pemerintah.
Kamis, 26 Oktober 2023 -
Seluruh Aset Tanah Sekolah di Jayawijaya Akan Didata Ulang Dinas Pendidikan
Ada satu kasus yang sempat dimediasi oleh dinas pendidikan, namun antisipasi perlu dilakukan, sehingga perlu melakukan pendataan di tiap sekolah.
Selasa, 26 September 2023 -
SETOP Rampas dan Caplok Tanah Adat Suku Kamoro-Mimika Wee
Forum Peduli Mimika Wee tegaskan terhadap para oknum perampas hak ulayat stop melakukan perampasan dan pencaplokan tanah adat suku Kamoro-Mimika Wee.
Senin, 14 Agustus 2023 -
Sinergitas Pengadilan dan Peradilan Adat dalam Sengketa Pertanahan di Tanah Papua
Pengadilan dan peradilan adat yang ada di Papua memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat hukum adat.
Senin, 3 Juli 2023 -
Pencaplokan 16.000 Hektare Tanah Adat di Sumbawa NTB Jadi Isu Besar di KMAN VI Papua
Aktivitas perusahaan asing selalu berlindung melalui Lembaga Tanah Adat Sumbawa (LATS) yang ketuanya ialah Bupati Sumbawa.
Rabu, 26 Oktober 2022 -
AMAN Sudah Petakan 20 Juta Hektare Wilayah Adat se-Indonesia, Rukka: Negara Belum Beri Pengakuan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah memetakan sekitar 20 juta hektare wilayah adat se-Indonesia. Namun belum mendapat pengakuan dari negara
Senin, 24 Oktober 2022 -
Kepala Suku dan Warga Kabupaten Jayapura Diminta Tidak Menjual Tanah Adat, Mathius: Buat Kesepakatan
Mathius berujar, para kepala suku perlu membuat kesepakatan bersama agar tidak lagi menjual tanah.
Selasa, 18 Oktober 2022 -
Bakal Cabut Izin Perkebunan Sawit PT PNM, Pemkab Jayapura dan Masyarakat Adat Sepakati Hal Ini
Pemerintah Kabupaten Jayapura diminta segera mencabut izin lokasi perkebunan sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM). Masyarakat adat bergerak!
Jumat, 23 September 2022