Rekonsiliasi dan Harmonisasi : Merajut Persatuan dan Persaudaraan di Tengah Perbedaan Seusai Pilkada

Oleh, 
Victor Ruwayari 
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Sarmi periode 2014-2024, Pemerhati Demokrasi Lintas Papua

Pilkada bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga cerminan kedewasaan demokrasi di masyarakat. Setelah pesta demokrasi ini usai, emosi para pendukung, baik dari kubu yang menang maupun yang kalah, sering kali masih memuncak. 

Di satu sisi, ada euforia kemenangan, sementara di sisi lain terdapat kekecewaan yang mendalam. Situasi ini bisa memicu polarisasi yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.

Baca juga: Jangan Saling Klaim, Steve Dumbon: Hanya KPU yang Berhak Tetapkan Paslon Menang dalam Pilkada 2024

Oleh karena itu, pasca-Pilkada adalah momen krusial untuk tidak hanya merayakan hasil, tetapi juga memulai proses rekonsiliasi guna menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah akibat perbedaan pilihan politik. 

Rekonsiliasi menjadi langkah penting untuk memastikan harmoni sosial tetap terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.

Baca juga: KPU Nabire Resmi Gelar Pleno Tingkat Kabupaten

Dinamika Pasca-Pilkada

Pasca-Pilkada sering kali menjadi fase yang penuh dengan dinamika, di mana masyarakat memasuki masa transisi dari kompetisi politik menuju stabilitas sosial. 

Bagi kubu yang memenangkan kontestasi, suasana dipenuhi dengan euforia dan harapan baru untuk masa depan daerah. 

Baca juga: PPD Heram, Kota Jayapura Serahkan Rekapitulasi Ke KPU, Bawaslu Minta PSU 17 TPS Waena Dipercepat

Namun, di sisi lain, bagi pihak yang kalah, ada kekecewaan yang tak jarang melahirkan narasi-narasi negatif, mulai dari tudingan kecurangan hingga ketidakpuasan terhadap proses demokrasi.

Polarisasi politik yang terjadi selama masa kampanye pun sering kali berlanjut, menciptakan jarak sosial di antara masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan. 

Di tengah situasi ini, media sosial kerap menjadi medan pertarungan baru, di mana pro dan kontra atas hasil Pilkada semakin memperkeruh suasana. 

Baca juga: IPM Papua Naik, Tapi Kesenjangan Masih Jadi PR: Ini Penjelasan Kepala BPS

Tak hanya itu, peran para elit politik juga sangat signifikan dalam menentukan apakah situasi pasca-Pilkada akan mengarah pada rekonsiliasi atau justru memperdalam konflik. Sayangnya, ada kalanya kepentingan politis jangka pendek menghalangi upaya untuk mempertemukan kubu yang bertentangan.

Jika dinamika ini tidak dikelola dengan baik, risiko terjadinya konflik horizontal meningkat, terutama di wilayah dengan tingkat loyalitas politik yang tinggi. 

Baca juga: KPU Papua Mulai Membuka Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada Gubernur, Ditargetkan Rampung 9 Desember

Oleh karena itu, pasca-Pilkada menjadi ujian besar bagi semua pihak untuk menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan persaudaraan, demi memastikan bahwa hasil demokrasi tidak berujung pada perpecahan sosial.

Penting Lakukan Rekonsiliasi dan Harmonisasi.