APBD Papua Pegunungan Mengkhawatirkan: Dicukur Pusat, Daerah Tertekan, DPR Sampaikan Peringatan

Kemandirian Fiskal Nol, Masyarakat Terancam

Komisi V menilai bahwa ketergantungan ekstrem pada pusat telah menempatkan Papua Pegunungan dalam posisi paling rentan secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Struktur sosial masyarakat pegunungan yang saling bergantung membuat pejabat daerah sering menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga dan distrik.

Kogoya menggambarkan kondisi ini dengan bahasa yang tajam.

 “Satu pejabat saja bisa jadi harapan satu distrik bahkan kabupaten. Kalau anggaran sekecil ini, bagaimana kami menjamin pembangunan berjalan?,” tegas Ironi, mantan Ketua KNPI Lanny Jaya itu.

Ia melanjutkan kritiknya terhadap ketidakadilan fiskal yang diterima provinsi baru ini,

 “Lucunya, kami hanya dikasih kulit, isinya dimakan entah oleh siapa. Kami bingung mau programkan apa. PAD tidak ada, ketergantungan ke pusat luar biasa besar,” kata Kogoya.

Dari laporan yang di himpun Tribun-papua.com menunjukkan adanya paradoks besar, Pemerintah pusat memekarkan provinsi baru dengan alasan percepatan pembangunan.

Namun, alokasi anggaran yang diberikan tidak mencerminkan kebutuhan dasar untuk membangun pemerintahan provinsi dari nol.

Situasi ini diperparah dengan realisasi anggaran yang rendah, administrasi yang tertinggal, dan kapasitas birokrasi yang belum mapan.

Baca juga: Wamendagri Ribka: Kebijakan Otsus Papua Beri Ruang Masyarakat Hukum Adat terhadap Hak Tanah Ulayat

Dampaknya bukan hanya teknis, tetapi juga sosial dan psikologis, banyak program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur rawan mandek pada 2026 jika tidak ada penambahan anggaran.

Upaya Lobi: Harapan Terakhir

Meski kondisi fiskal dianggap paling kelam DPR Papua Pegunungan menyatakan tetap mendukung langkah gubernur untuk melobi tambahan anggaran ke pemerintah pusat.

“Angka Rp1,213 triliun sudah mentok. Tidak ada jalan lain kecuali lobi. Kami DPR siap mendukung, tapi kalau kondisi tetap seperti ini, kami hanya bisa berharap ada keajaiban tahun depan.” katanya.

Maka Ironi  menyimpulkan bahwa, Pemerintah pusat dinilai gagal memberikan dukungan fiskal yang layak bagi DOB, bahkan memangkas anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan dasar.