Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Hak Ulayat

Index A-Z

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertifikat HPL Masyarakat Adat Sawoy di Kabupaten Jayapura

Agenda utama Bapak Menteri, yaitu menyerahkan tiga sertifikat HPL masyarakat Adat Sawoi Hnya.Ini adalah bukti bahwa tanah ulayat diakui keberadaannya.

Selasa, 17 Oktober 2023
Masyarakat Papua Geruduk Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Ada Apa?

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma'ruf mendesak Kemenhub untuk segera membayar uang pembebasan lahan.

Kamis, 31 Agustus 2023
Jalan Holtekamp Jayapura Kerap Dipalang, Frans Pekey: Ganti Rugi Lahan Adat Itu Urusan Pemprov Papua

Menurut Pekey, proses jalan Holtekamp ini panjang sejak itu mulai dibangun dan ranahnya ada pada Pemerintah Provinsi Papua.

Senin, 7 Agustus 2023
TERUNGKAP Penyebab Jalan Holtekamp Jayapura Dipalang Masyarakat Adat, Pemprov Papua Abai?

Belum beresnya pembayaran ganti rugi tanah itu berbuntut pemalangan jalan hingga membuat aktivitas lalu lintas lumpuh.

Rabu, 2 Agustus 2023
UPDATE Situasi Terkini Pemalangan Dua Ruas Jalan Raya Holtekamp Jayapura: Lihat Itu

Dua ruas jalan yang dipalang membuat pengendara dari Distrik Muara Tami menuju Kota Jayapura atau sebaliknya tidak bisa melintas, atau lumpuh total.

Rabu, 2 Agustus 2023
Palang Jalan Holtekamp Jayapura Belum Dibuka, Aktivitas Lumpuh: Kombes Victor Mackbon Bilang Begini

Pantauan Tribun-Papua, para pengendara sepeda motor atau mobil yang hendak melintasi ruas jalan tersebut akhirnya putar balik.

Rabu, 2 Agustus 2023
Masyarakat Desak Pemerintah Segera Bayar Tanah Adat yang Digunakan Bandara Sentani Jayapura

Masyarakat pemilik hak ulayat tanah Bandar Udara Sentani menuntut Perhubungan Republik Indonesia membayar ganti rugi tanah seluas 55 hektare.

Selasa, 4 Juli 2023
Ini Penjelasan Warga Atas Pemalangan Jalan Holtekamp di Kota Jayapura

Tiga truk tanah karang digunakan menutup total ruas jalan. Pemalangan itu sudah berlangsung hampir 2 jam, sejak pukul 12.14 WIT hingga 13.31 WIT.

Sabtu, 24 Juni 2023
BREAKING NEWS: Jalan Holtekamp Kota Jayapura Dipalang, Ada Apa?

Palang jalan yang merupakan penghubung Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami itu tidak akan dibuka sampai pembayaran diselesaikan.

Sabtu, 24 Juni 2023
Warga Palang Gedung Papua Youth Creative Hub, Polisi Lakukan Mediasi: Ada Apa?

Pemalangan itu dilakukan oleh keluarga besar Mahgbi Hamadi. Puluhan orang melakulan pemalangan sejak pukul 08.00 WIT hingga saat ini.

Jumat, 30 Desember 2022
BREAKING NEWS: Gedung Papua Youth Creative Hub di Jayapura Dipalang Warga

Informasi yang dihimpun Tribun-Papua.com, puluhan orang melakulan pemalangan sejak pukul 08.00 WIT hingga saat ini.

Jumat, 30 Desember 2022
Rumah Gubernur Papua Barat Dipalang, Pemilik Ulayat: Bayar Rp 2 Miliar Sekarang!

Sembilan tahun lamanya pemerintah setempat belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah ulayat warga.

Kamis, 22 Desember 2022
Rumah Dinas Gubernur Papua Barat Dipalang, Warga Tuntut Ganti Rugi Hak Ulayat

Pemilik hak ulayat itu menuntut pemerintah setempat segera menyelesaikan pembayaran sebagai ganti rugi atas tanah mereka.

Rabu, 21 Desember 2022
Masalah Hak Ulayat, Warga Blokade Jalan Menuju Rumah Dinas Gubernur Papua Barat

Menurut pengakuan seorang warga, pemalangan itu terjadi lantaran pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi.

Rabu, 21 Desember 2022
Warga Tutup Jalan, Tuntut Pembayaran Hak Ulayat Bandara Kabupaten Nduga Papua

Saya tidak mau adanya pemalangan ini bikin roda perekonomian di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga menjadi lumpuh

Minggu, 6 November 2022
8,5 Juta Hektar Tanah Adat di Indonesia Dirampas, 672 Warga Dikriminalisasi: Bagaimana Sikap Negara?

Perampasan hak ulayat ini terjadi kurun waktu 5 tahun terakhir. Korbannya adalah masyarakat adat. Tanah mereka dirampas.

Sabtu, 5 November 2022
Akhirnya Palang SMPN 1 Sentani Dibuka, Sekda Hana Hikoyabi: Senin Besok Siswa Bisa Sekolah

Mereka berkomitmen untuk membersihkan sekolah ini, tetapi yang pastinya supaya hari Senin (5/9/202) besok anak-anak sudah bisa kembali belajar

Jumat, 2 September 2022
Bupati Jayapura Pastikan Persoalan Lahan SMP Negeri 1 Sentani Segera Dituntaskan

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan sewa tanah atas gedung SMP Negeri 1 Sentani akan segera dibayarkan.

Kamis, 1 September 2022
Hak Ulayat SMP Negeri 1 Sentani Segera Diselesaikan, Brigjen JO Sembiring: Pertemuan Digelar Selasa

Langkah ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembayaran sewa tanah atas sekolah itu segera diselesaikan.

Kamis, 1 September 2022
Bupati Jayapura Diminta Segera Cabut Izin PT PNM, Masyarakat Adat Grime Nawa: Kembalikan Tanah Kami!

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw diminta mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, sekaligus mengembalikan hak hutan dan tanah kepada masyarakat adat.

Jumat, 22 Juli 2022

⟨1 2 3 ⟩

Berita Terkini

Speedboat Terbalik di Sungai Mamberamo Raya, 2 Tewas dan 1 Masih Hilang

53 menit lalu

Penumpang-naik-dan-turun-kapal-KM-Ciremai-di-Pelabuhan-Manokwari-Rabu-20122023.jpg

Jadwal Kapal Pelni Jayapura-Surabaya Januari 2026, Ada KM Gunung Dempo hingga KM Ciremai

1 jam lalu

APS Harap Kunjungan Wapres Gibran ke Wamena Tingkatkan SDM ASN

1 jam lalu

KM-Ciremai-saat-bersandar-di-pelabuhan-laut-Fakfak-Papua-Barat-Jumat-21112025.jpg

Jadwal Kapal Pelni Sorong-Ambon Januari 2026, Ada KM Ciremai dan KM Dorolonda

2 jam lalu

Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 134: Soal 10

2 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Hak Ulayat

Agenda utama Bapak Menteri, yaitu menyerahkan tiga sertifikat HPL masyarakat Adat Sawoi Hnya.Ini adalah bukti bahwa tanah ulayat diakui keberadaannya.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat for Jokowi-Ma'ruf mendesak Kemenhub untuk segera membayar uang pembebasan lahan.

Menurut Pekey, proses jalan Holtekamp ini panjang sejak itu mulai dibangun dan ranahnya ada pada Pemerintah Provinsi Papua.

Belum beresnya pembayaran ganti rugi tanah itu berbuntut pemalangan jalan hingga membuat aktivitas lalu lintas lumpuh.

Dua ruas jalan yang dipalang membuat pengendara dari Distrik Muara Tami menuju Kota Jayapura atau sebaliknya tidak bisa melintas, atau lumpuh total.

Pantauan Tribun-Papua, para pengendara sepeda motor atau mobil yang hendak melintasi ruas jalan tersebut akhirnya putar balik.

Masyarakat pemilik hak ulayat tanah Bandar Udara Sentani menuntut Perhubungan Republik Indonesia membayar ganti rugi tanah seluas 55 hektare.

Tiga truk tanah karang digunakan menutup total ruas jalan. Pemalangan itu sudah berlangsung hampir 2 jam, sejak pukul 12.14 WIT hingga 13.31 WIT.

Palang jalan yang merupakan penghubung Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami itu tidak akan dibuka sampai pembayaran diselesaikan.

Pemalangan itu dilakukan oleh keluarga besar Mahgbi Hamadi. Puluhan orang melakulan pemalangan sejak pukul 08.00 WIT hingga saat ini.

Informasi yang dihimpun Tribun-Papua.com, puluhan orang melakulan pemalangan sejak pukul 08.00 WIT hingga saat ini.

Sembilan tahun lamanya pemerintah setempat belum menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas tanah ulayat warga.

Pemilik hak ulayat itu menuntut pemerintah setempat segera menyelesaikan pembayaran sebagai ganti rugi atas tanah mereka.

Menurut pengakuan seorang warga, pemalangan itu terjadi lantaran pemilik hak ulayat menuntut ganti rugi.

Saya tidak mau adanya pemalangan ini bikin roda perekonomian di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga menjadi lumpuh

Perampasan hak ulayat ini terjadi kurun waktu 5 tahun terakhir. Korbannya adalah masyarakat adat. Tanah mereka dirampas.

Mereka berkomitmen untuk membersihkan sekolah ini, tetapi yang pastinya supaya hari Senin (5/9/202) besok anak-anak sudah bisa kembali belajar

Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan sewa tanah atas gedung SMP Negeri 1 Sentani akan segera dibayarkan.

Langkah ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembayaran sewa tanah atas sekolah itu segera diselesaikan.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw diminta mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri, sekaligus mengembalikan hak hutan dan tanah kepada masyarakat adat.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved