TAG
Otonomi Khusus (Otsus)
-
Banyak laporan yang tidak disampaikan tepat waktu, sehingga menimbulkan hambatan pada proses transfer dana dari pemerintah pusat.
Selasa, 1 Juli 2025
-
Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) di Tanah Papua masih sangat lambat. Wamendagri Ribka Haluk berang.
Selasa, 1 Juli 2025
-
Perintah tersebut dialamatkan bagi seluruh kepala daerah se-Tanah Papua, dalam hal ini gubernur, bupati, maupun wali kota.
Sabtu, 28 Juni 2025
-
Ultimatum ini disampaikan Ribka Haluk kepada seluruh kepala daerah se-tanah Papua, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota di Tanah Papua.
Kamis, 26 Juni 2025
-
Wamendagri juga menyoroti sejumlah isu penting yang menjadi perhatian bersama, di antaranya keterlambatan penyaluran dana Otsus papua.
Selasa, 24 Juni 2025
-
Hal itu dapat dilihat kembali pada laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana Otsus tersebut.
Jumat, 20 Juni 2025
-
kehadiran sembilan anggota dewan dari jalur afirmasi merupakan wujud nyata dari keadilan politik di Tanah Papua.
Rabu, 4 Juni 2025
-
Kami minta tim seleksi CPNS Kabupaten Nduga serta Plt Kepala Dinas BKD Nduga agar tidak lagi mengulang kesalahan pada seleksi CPNS 2018
Sabtu, 31 Mei 2025
-
Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak mengatakan, pembentukan kementerian sendiri itu perlu agar Otsus benar-benar berjalan.
Kamis, 29 Mei 2025
-
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley mengatakan, mereka yang baru dilantik sebanyak 13 orang.
Selasa, 27 Mei 2025
-
"Selama ini tidak ada beasiswa. Saya sudah minta kepala dinas data semua anak Tabi yang berkuliah di luar Papua dan di Jayapura," katanya.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Laporan Ombudsman dengan nomor 0021/LM/II/2025/JPR mengungkap adanya mal administrasi serius dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi
Sabtu, 10 Mei 2025
-
William juga bilang, kemarin dari bagian penggunaan telah menyampaikan juga soal kucuran dana Otsus ini.
Selasa, 6 Mei 2025
-
Zulfikar mengatakan dana Otsus tidak bisa dipotong karena sudah mandatory dari UU Otonomi Khusus Papua.
Sabtu, 3 Mei 2025
-
Selain dugaan suap, FPKP Tabi-Saireri juga menyoroti indikasi kuat adanya calon titipan dari oknum tertentu terhadap beberapa nama yang diloloskan .
Jumat, 2 Mei 2025
-
Paskalis Imadawa menyebutkan bahwa dana transfer dari pusat untuk Provinsi Papua Selatan tahun 2025 sebesar Rp 1 triliun lebih.
Selasa, 29 April 2025
-
Dana Rp 9,252 Miliar akan disalurkan kepada 7.706 siswa SMA dan SMK Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay di Kota Jayapura
Minggu, 27 April 2025
-
Imadawa mengaku belum mengetahui secara pasti anggota yang DPRP Papua Selatan mengatakan lulus seleksi jalur otsus dan proses pengangkatan.
Jumat, 11 April 2025
-
Kami menilai hasil seleksi anggota DPRP Papua jalur Otsus yang lolos ini adalah orang-orang titipan dan seleksi ini tidak berjalan sesuai harapan
Minggu, 6 April 2025
-
Kebijakan ini diambil dalam rangka optimalisasi pengelolaan tenaga kerja non-ASN di Papua Tengah serta meningkatkan partisipasi masyarakat asli.
Jumat, 28 Maret 2025