Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Usman Hamid

Index A-Z

Soal DOB, Yan Mandenas: MRP Harus Baca Pasal Demi Pasal Agar Tak Mempermalukan Diri Sendiri

Aspirasi atau demonstrasi dikategorikan sebagai aspirasi kelompok, bukan aspirasi masyarakat adat, agama, dan perempuan Papua.

Sabtu, 30 April 2022
Benarkah Megawati Tak Setuju Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua? Begini Kata Peneliti BRIN

Pro kontra pemekaran tiga provinsi baru di Papua semakin tajam, meski RUU pemekaran wilayah itu telah disahkan DPR. Megawati disebut justru menolak.

Kamis, 28 April 2022
Pemerintah Dinilai Tak Dengar Aspirasi Penolakan DOB Papua, MRP: 82 Persen Itu Kajian dari Mana?

Timotius mengatakan, pemerintah semestinya mendengar aspirasi MRP yang menolak pemekaran wilayah.

Rabu, 27 April 2022
Klaim Mahfud MD soal 82 Persen Rakyat Papua Setuju Pemekaran Dipertanyakan, MRP Angkat Suara

Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan klaim Mahfud MD soal 82 persen masyarakat Papua setuju pemekaran wilayah. Dinilai tidak berdasar.

Rabu, 27 April 2022
Mahfud MD Klaim 82 Persen Rakyat Papua Ingin Pemekaran, MRP: Hentikan Sampai Ada Putusan MK

Mahfud mengatakan, persentase keinginan pemekaran itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. Sementara MRP meminta pemekaran Papua ditunda.

Selasa, 26 April 2022
Mahfud MD Klaim 82 Persen Rakyat Papua Inginkan Pemekaran Wilayah

Pemerintah Pusat mengklaim 82 persen rakyat Papua inginkan pemekaran wilayah. Mahfud MD menyebut, hal itu berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.

Selasa, 26 April 2022
Pemerintah Indonesia Diminta Terapkan Resolusi Konflik Papua Seperti Aceh, Bukan Dialog Elite Lokal

Pemerintah Indonesia diminta menerpakan mekanisme penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua seperti halnya di Aceh.

Senin, 18 April 2022
Mahfud MD Menghadap Jokowi soal DOB Papua, Ini Katanya

Mahfud MD juga telah mendengar aspirasi perihal penambangan baru di Blok Wabu Intan Jaya pasca perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Sabtu, 16 April 2022
MRP Tersinggung Tak Dilibatkan, Jokowi Diminta Tunda Pemekaran Papua

Rombongan MRP dipimpin Ketua Timotius Murib didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Sabtu, 16 April 2022
3 Provinsi Baru Jadi Dalih Penambahan Aparat Keamanan di Papua?

Miya Irawati berpandangan bahwa pembentukan tiga provinsi baru di Papua merupakan bagian dari pendekatan negara melalui paradigma keamanan.

Kamis, 14 April 2022
Majelis Rakyat Papua Harap Pemerintah Indonesia Terapkan Resolusi Konflik Seperti Aceh

Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap agar penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua oleh pemerintah, menggunakan "mekanisme Aceh".

Kamis, 14 April 2022
Jenderal Andika Izinkan Keturunan PKI Bisa Masuk TNI, Begini Reaksi Pegiat HAM hingga Alumni 212

Apresiasi bagi Panglima TNI berdatangan, mulai dari Komnas HAM, Amnesti Internasional hingga politikus, sekalipun ditolak Alumni 212.

Jumat, 1 April 2022
Amnesty International Indonesia : Eksploitasi Blok Wabu Bakal Perparah Pelanggaran HAM OAP

Amnesty International Indonesia menunggu tindak lanjut dari lembaga dan institusi negara untuk memastikan bahwa hak Orang Asli Papua

Sabtu, 26 Maret 2022
Penambangan Blok Wabu Bakal ‘Berakibat Bencana’ di Tengah Represi Terhadap OAP

Pihak berwenang Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk menambang Blok Wabu

Kamis, 24 Maret 2022
Baru Kerja 5 Hari, Usmad Hamid Keluar dari Tim Advokasi Lukas Enembe, Ini Penjelasan Pemprov Papua

Usman memutuskan untuk mundur dari tim hukum dan advokasi Gubernur Lukas Enembe karena masih memiliki tugas penting soal HAM di Papua.

Kamis, 10 Maret 2022
Siapa Pejabat yang Tekan Lukas Enembe soal Permasalahan Papua ?

Lukas Enembe merasa beberapa kali ditekan oleh oknum pejabat yang mengaku mewakili pemerintah terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di Papua.

Sabtu, 26 Februari 2022
Kerap Diintervensi, Gubernur Lukas Enembe Bentuk Tim Kuasa Hukum

Gubernur Papua, Lukas Enembe, membentuk tim hukum yang diberi nama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua.

Jumat, 25 Februari 2022
Lukas Enembe Bentuk Tim Hukum Kawal Keadilan, Demokrasi dan HAM di Papua

Tim ini dikoordinir tiga pengacara; Ketua Saor Siagian, beserta dua anggotanya yakni Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid.

Jumat, 25 Februari 2022
Ledakan di Rumah Orangtua Veronica Koman Jadi Sorotan Amnesty International Indonesia

Masih ingat dengan penyerangan di rumah orangtua aktivis HAM Veronica Koman? Kini kasusnya jadi sorotan Amnesty International Indonesia.

Senin, 13 Desember 2021
Amnesty Internasional Desak Jokowi Tuntaskan Investigasi Tragedi 1965, Media Asing Ungkap Fakta Baru

Usman mengatakan fakta dari media Inggris tersebut sangat berharga untuk bangsa Indonesia mengetahui masa silamnya yang kelam.

Rabu, 20 Oktober 2021

⟨1 2 3 ⟩

Berita Terkini

Bupati Markus Mansnembra Apresiasi Masyarakat Jaga Keamanan Selama Kunjungan Wapres di Biak

1 jam lalu

Wolas Krenak: Wartawan Papua yang Menembus Istana dan Menjaga Suara Pinggiran

4 jam lalu

Redaktur Senior Tempo Dorong Jurnalis Papua Rutin Produksi Liputan Investigatif

4 jam lalu

Suasana-penumpang-kapal-KM-Sinabung-Kamis-442024-malam.jpg

Jadwal Kapal Pelni Biak-Manokwari Januari 2026, Ada KM Sinabung dan KM Dobonsolo

4 jam lalu

Kritik Keras Aktivis Papua ke Wapres Gibran: Berhenti Main Bola, Mulai Bicara HAM

4 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Usman Hamid

Aspirasi atau demonstrasi dikategorikan sebagai aspirasi kelompok, bukan aspirasi masyarakat adat, agama, dan perempuan Papua.

Pro kontra pemekaran tiga provinsi baru di Papua semakin tajam, meski RUU pemekaran wilayah itu telah disahkan DPR. Megawati disebut justru menolak.

Timotius mengatakan, pemerintah semestinya mendengar aspirasi MRP yang menolak pemekaran wilayah.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan klaim Mahfud MD soal 82 persen masyarakat Papua setuju pemekaran wilayah. Dinilai tidak berdasar.

Mahfud mengatakan, persentase keinginan pemekaran itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. Sementara MRP meminta pemekaran Papua ditunda.

Pemerintah Pusat mengklaim 82 persen rakyat Papua inginkan pemekaran wilayah. Mahfud MD menyebut, hal itu berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.

Pemerintah Indonesia diminta menerpakan mekanisme penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua seperti halnya di Aceh.

Mahfud MD juga telah mendengar aspirasi perihal penambangan baru di Blok Wabu Intan Jaya pasca perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Rombongan MRP dipimpin Ketua Timotius Murib didampingi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Miya Irawati berpandangan bahwa pembentukan tiga provinsi baru di Papua merupakan bagian dari pendekatan negara melalui paradigma keamanan.

Majelis Rakyat Papua (MRP) berharap agar penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua oleh pemerintah, menggunakan "mekanisme Aceh".

Apresiasi bagi Panglima TNI berdatangan, mulai dari Komnas HAM, Amnesti Internasional hingga politikus, sekalipun ditolak Alumni 212.

Amnesty International Indonesia menunggu tindak lanjut dari lembaga dan institusi negara untuk memastikan bahwa hak Orang Asli Papua

Pihak berwenang Indonesia harus segera menghentikan rencana untuk menambang Blok Wabu

Usman memutuskan untuk mundur dari tim hukum dan advokasi Gubernur Lukas Enembe karena masih memiliki tugas penting soal HAM di Papua.

Lukas Enembe merasa beberapa kali ditekan oleh oknum pejabat yang mengaku mewakili pemerintah terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi di Papua.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, membentuk tim hukum yang diberi nama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM di Tanah Papua.

Tim ini dikoordinir tiga pengacara; Ketua Saor Siagian, beserta dua anggotanya yakni Stefanus Roy Rening dan Usman Hamid.

Masih ingat dengan penyerangan di rumah orangtua aktivis HAM Veronica Koman? Kini kasusnya jadi sorotan Amnesty International Indonesia.

Usman mengatakan fakta dari media Inggris tersebut sangat berharga untuk bangsa Indonesia mengetahui masa silamnya yang kelam.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved