TAG
peraturan daerah (Perda)
-
Tujuan selain untuk menjaga ketertiban bersama, masyarakat kampung ingin pembangunan di Kota Jayapura tidak terganggu.
Senin, 3 November 2025
-
Ketiga Raperda itu yakni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Ranperdasi
Minggu, 17 Agustus 2025
-
Nancy Raweyai mengatakan, inisiasi Perda ini sudah masuk, dan telah dibahas dalam Bapemperda, yang dibarengi dengan beberapa perda lainnya.
Sabtu, 5 Juli 2025
-
Bupati Jayapura harus komitmen menutup penjualan miras yang dijual secara ilegal, serta mengejar mengejarnya sampai ke rumah-rumah.
Senin, 5 Mei 2025
-
Paskalis Imadawa, mengusulkan untuk segera dibuat peraturan daerah agar pelaksanaan program untuk pecandu lem Aibon dapat dilaksanakan baik.
Selasa, 15 April 2025
-
"Saya melihat di Papua Tengah perlu ada Perda yang mengatur tentang hak mama-mama, terutama dalam memasarkan hasil kebun mereka di pasar. Maka, saya b
Sabtu, 29 Maret 2025
-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, bakal mendorong Peraturan Daerah (Perda) kearifan lokal.
Jumat, 24 Januari 2025
-
Pj Bupati Sarmi, Iman Juniawal mengungkapkan, Pemkab Sarmi tengah berupaya mendorong penguatan masyarakat hukum adat dengan diterbitkannya Perda.
Minggu, 27 Oktober 2024
-
Kawasan tanpa rokok di berbagai tempat publik dan fasilitas umum demi melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok.
Jumat, 24 Mei 2024
-
Kepala Satuan Pol PP Merauke, Fransiskus Kamijay, menyebut selain melanggar aturan, kafe tersebut juga mengemplang pajak.
Kamis, 4 April 2024
-
Frederickus menjelaskan pendekatan hukum untuk pelaku, misalnya, penjual minuman racikan (oplosan) hanya berupa denda, sehingga tidak ada efek jera.
Jumat, 12 Januari 2024
-
Anggota Majelis Rakyat Papua, Reymond Mai mengatakan kurang lebih 20 tahun Kabupaten Keerom ada belum pernah pendataan yang dilakukan untuk masyarakat
Rabu, 15 November 2023
-
Yohanes berharap, adanya perhatian dan dukungan serius dari Pemkab Sarmi.
Jumat, 13 Oktober 2023
-
Tentunya dengan adanya usaha itu harus memenuhi persyaratan, termaksud perizinan maka dari itu sosialisasi ini amat penting
Minggu, 8 Januari 2023
-
Sihar Tobing mengatakan peraturan daerah mengenai minuman keras (miras) hanya wacana kosong lantaran tak pernah dijalankan.
Sabtu, 31 Desember 2022
-
Ini pertama kali jajaran Kanwil Kemenkumham Papua hadir di Kabuapten Tolikara sebagai tindaklanjut MoU dengan Pemerintah Kabupaten Tolikara
Kamis, 10 November 2022
-
Rapat paripurna berlangsung di Kantor DPRD Kota Jayapura, Kotaraja, Distrik Abepura, dan berlangsung mulai pukul 14.00 WIT.
Rabu, 9 November 2022